Bupati Banyuwangi Minta Solusi Konkret Atasi Kemacetan Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk

BANYUWANGI – Kemacetan panjang di Jalan Situbondo–Banyuwangi akibat antrean truk di Pelabuhan Ketapang mendorong Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan penyeberangan. Rapat tersebut berlangsung di kantor ASDP Pelabuhan Ketapang, Sabtu (26/7/2025).

Hadir dalam rapat ini seluruh pimpinan stakeholder terkait, mulai dari ASDP Indonesia Ferry Ketapang, KSOP Tanjung Wangi, Korsatpel BPTD II Jawa Timur, Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, Indonesian National Ferry Owner Association (INFA), Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), hingga jajaran Forkopimda Banyuwangi seperti Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, Danlanal Letkol Laut (P) M. Puji Santoso, Ketua DPRD I Made Cahya Negara, serta kepala OPD terkait.

Bupati Ipuk menegaskan, meski jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk bukan kewenangan Pemkab Banyuwangi, dampak kemacetan ini dirasakan langsung masyarakat daerahnya sehingga diperlukan koordinasi lintas lembaga.

“Masalah ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi mencari solusi. Pemkab dan Forkopimda siap membantu mengurai kemacetan,” ujar Ipuk.

Permintaan Kapal Tambahan

Ipuk mengungkapkan pihaknya telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dan mengirim surat resmi ke Kementerian Perhubungan. Pemkab Banyuwangi juga menghubungi Komisi V DPR RI serta Wakil Menteri Perhubungan untuk meminta tambahan kapal berkapasitas besar.

Salah satu kapal bantuan, KMP Gading Nusantara milik PT Jembatan Nusantara (anak perusahaan ASDP), dijadwalkan tiba malam ini di Ketapang. Dua kapal tambahan lainnya juga akan segera dioperasikan.

“Kami berterima kasih atas kerja keras semua pihak. Semoga dengan tambahan kapal ini, antrean segera terurai,” tambah Ipuk.

Akar Permasalahan dan Solusi Sementara

General Manager ASDP Ketapang, Yannes Kurniawan, menjelaskan kemacetan terjadi karena terbatasnya kapal untuk truk bertonase di atas 35 ton, menyusul evaluasi keselamatan pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratam Jaya.

“Saat ini baru tujuh kapal yang beroperasi di LCM (Landing Craft Machine), idealnya sembilan kapal,” jelas Yannes.

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya:

• Penambahan kapal bantuan untuk truk bertonase besar.
• Pengalihan sebagian arus logistik ke Pelabuhan Jangkar, Situbondo, menuju Gilimanuk.
• Himbauan penggunaan truk bertonase di bawah 35 ton agar penyeberangan lebih lancar.
• Optimalisasi dermaga MB 1–4 untuk truk sumbu tiga bermuatan ringan.

Ketua INFA Rio Polii dan Ketua Gapasdap Banyuwangi Mastiga Sofyan turut memberikan masukan teknis, sementara Kepala KSOP Tanjung Wangi Purgana meminta pemilik kapal segera mengoperasikan armada yang sudah selesai perawatan.

“Untuk saat ini fokus pada kelancaran, bukan profit,” tegas Purgana.