Transformasi Digital Banyuwangi Jadi Rujukan Nasional Penyaluran Bansos

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan dengan menerapkan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) nasional. Melalui acara yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi secara Virtual (29/8) dengan tajuk ASN Bersinar: Digitalisasi Bansos Nasional, Dari Banyuwangi untuk Indonesia, kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini resmi ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) nasional.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Banyuwangi, Khoiril Ustadi Yudawanto, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa transformasi digital di Banyuwangi telah berlangsung sejak 2013.
“Perjalanan digitalisasi dimulai dari program Banyuwangi Digital Society. Tahun 2016, kami meluncurkan Smart Kampung, lalu mendirikan Mall Pelayanan Publik. Pada 2022, Banyuwangi menjadi daerah pertama di Indonesia yang menghadirkan Mall Pelayanan Publik Digital, dan kemudian diadopsi secara nasional,” ungkap Ustadi.

Banyuwangi saat ini mengembangkan empat ekosistem pelayanan publik terintegrasi. Pertama, direct service yang tersedia di Mall Pelayanan Publik, pasar pelayanan publik, dan kantor desa. Kedua, electronic service melalui aplikasi Smart Kampung dan MPP Digital. Ketiga, self service atau layanan mandiri yang dapat diakses di desa. Keempat, mobile service lewat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa).

Salah satu inovasi terbaru adalah penerapan B-One ID, identitas digital tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini mengintegrasikan data lintas sektor, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi keluarga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga rekam medis secara digital melalui aplikasi Smart Kampung.

“Dengan sistem ini, warga tidak hanya lebih mudah mengakses layanan, tapi pemerintah juga bisa membuat kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran,” tambah Ustadi.

Dengan capaian tersebut, Banyuwangi diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan digitalisasi penyaluran bansos yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.