Banyuwangi Siap Sukseskan Program Digitalisasi Bantuan Sosial

BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai daerah percontohan (pilot project) digitalisasi bantuan sosial (bansos) tingkat nasional. Program ini mulai diuji coba pendaftarannya, Kamis (18/9/2025), di dua wilayah, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

Masyarakat dapat mendaftar bansos secara digital dengan dua cara. Pertama, mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang tersebar di setiap desa/kelurahan. Saat ini, Banyuwangi memiliki sekitar 500 agen, yang terdiri atas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan operator desa/kelurahan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan pihaknya telah menyiapkan dukungan penuh terhadap uji coba program ini. Menurutnya, keberadaan agen perlinsos sangat penting untuk menjangkau masyarakat yang terkendala mendaftar mandiri.

“Bagi warga yang tidak memiliki gawai atau kesulitan lain, bisa mendaftar melalui pendamping PKH, TKSK, atau operator desa. Mereka akan menyisir warga yang layak namun selama ini belum terdata,” jelas Ipuk.

Ipuk juga menyebutkan bahwa Banyuwangi akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen tambahan. Jika terealisasi, jumlah agen perlinsos bisa mencapai 2.000 orang.

Sementara itu, Rahmat Danu Andika dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menjelaskan bahwa uji coba pendaftaran digitalisasi bansos untuk sementara hanya berlaku di Banyuwangi. Jika uji coba di Lateng dan Kemiren berjalan lancar, maka mulai Oktober pendaftaran digitalisasi bansos akan dibuka untuk seluruh warga Banyuwangi.

Andika menambahkan, setiap pendaftar wajib mengizinkan pemerintah mengakses sejumlah data untuk proses verifikasi. Jika hasil verifikasi tidak sesuai, masyarakat dapat menggunakan fitur sanggahan di portal untuk dilakukan pengecekan ulang.

“Digitalisasi ini diharapkan bisa menyempurnakan penargetan bansos agar lebih tepat sasaran. Tahun depan, hasil digitalisasi akan dipakai untuk penyaluran PKH dan BPNT. Sedangkan untuk tahun ini masih menggunakan mekanisme lama,” kata Andika.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap distribusi bantuan sosial menjadi lebih transparan, akurat, dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.