Kontroversi Latsarmil Kopdes: Inilah Contoh Hukuman Fisik untuk Manajer KDMKP Peserta Latsarmil [titlebase]

Plat Merah – Jakarta – Program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMKP) kembali menuai sorotan setelah lima peserta meninggal dunia. Di tengah duka, TNI mengakui adanya hukuman fisik bagi peserta yang melanggar aturan. Inilah contoh hukuman fisik untuk manajer KDMKP peserta latsarmil [titlebase], seperti push-up 10-15 kali bagi yang terlambat apel pagi atau tidak ikut makan bersama. Hukuman ini diklaim ringan, namun menuai kritik dari berbagai pihak.

Letkol (Mar) Agus Mutaqin, Komandan Batalyon Latihan SPPI KDMKP Brigif 1 Marinir Cilandak, menjelaskan bahwa hukuman fisik bertujuan menanamkan disiplin. “Contoh saat apel pagi, mereka terlambat, kami berikan hukuman push up 10 atau 15 kali,” ujarnya. Inilah contoh hukuman fisik untuk manajer KDMKP peserta latsarmil [titlebase] yang diterapkan di satuan pendidikan. Selain itu, hukuman kolektif juga diberikan jika peserta tidak mengikuti makan bersama, karena dianggap penting untuk menjaga kesehatan.

Tawa Megawati Mewarnai Festival Bung Karno 2026, Didampingi Pramono-Rano di Taman Proklamasi

B Berita

6 hari

Kepala BPSDM Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menegaskan, latsarmil bukan untuk membentuk prajurit, melainkan membangun karakter, disiplin, dan kepemimpinan. “Latihan bela negara ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat,” katanya. Namun, insiden kematian lima peserta memicu evaluasi menyeluruh.

Korban terakhir, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal akibat sesak napas akut di RSAU dr. Esnawan Antariksa, Jakarta. Sebelumnya, Novia Rahmadhani Sihotang (Tuberkulosis), Anisa Muyassaroh (heat stroke), dan Yonanda Muhammad Taufiq (cardiac arrest) juga gugur. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan evaluasi aspek kesehatan, termasuk pemeriksaan berkala, penyesuaian intensitas latihan, dan pengawasan medis.

Meski demikian, TNI bersikukuh porsi latihan fisik tidak berat. Kapus Komcad Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan menyatakan, “Porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI, yang dikedepankan adalah inteligensianya.” Namun, fakta di lapangan menunjukkan rutinitas padat mulai pukul 04.30 hingga 21.30 WIB, meliputi olahraga, apel, baris-berbaris, dan materi kelas. Inilah contoh hukuman fisik untuk manajer KDMKP peserta latsarmil [titlebase] yang menjadi bagian dari pembentukan karakter, namun dipertanyakan relevansinya dengan pengelolaan koperasi.

Indonesia Arena Jadi Pusat Gempar: Konser F4, Kontroversi Miss Indonesia, dan Ancaman Jalur Laut Strategis

B Berita

29 hari

DPR pun melontarkan kritik tajam. Anggota Komisi I DPR menyoroti ketidaksesuaian antara tujuan program dan metode pelatihan. “Mengapa calon manajer koperasi harus menjalani latihan militer yang berisiko? Ini perlu dievaluasi total,” ujarnya. Sementara itu, Istana membela program dengan alasan memperkuat ketahanan nasional melalui ekonomi rakyat.

Kemhan berjanji akan merombak sistem jaminan kesehatan dan prosedur penanganan medis. Langkah-langkah meliputi penguatan seleksi kesehatan, deteksi dini, peningkatan pengawasan tenaga kesehatan, dan penyempurnaan prosedur rujukan. Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta.

Di tengah kontroversi, program Latsarmil SPPI tetap berlanjut. Namun, publik menanti langkah nyata pemerintah untuk mencegah tragedi serupa. Inilah contoh hukuman fisik untuk manajer KDMKP peserta latsarmil [titlebase] yang menjadi pengingat bahwa keseimbangan antara disiplin dan keselamatan harus menjadi prioritas utama.

Rutilahu Lumajang Capai 71%: TNI dan Gotong Royong Percepat Pembangunan Rumah Kodrah

B Berita

1 hari

Kesimpulannya, Latsarmil bagi calon manajer KDMKP menyisakan duka dan pertanyaan. Hukuman fisik ringan seperti push-up mungkin dimaksudkan untuk membentuk disiplin, namun insiden kematian menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama pada aspek kesehatan dan keselamatan peserta. Pemerintah harus memastikan bahwa program ini tidak mengorbankan nyawa demi tujuan pembentukan karakter.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.