Kejari Situbondo Daftarkan Perwalian Anak Yatim Piatu ke Pengadilan Agama: Upaya Perlindungan Hak Anak

Latar Belakang Kasus Perwalian di Kabupaten Situbondo

Plat Merah – Pada Senin, 29 Juni 2026, Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo secara resmi mengajukan permohonan perwalian terhadap dua anak di bawah umur kepada Pengadilan Agama setempat. Kasus ini menyoroti realitas sosial yang masih menghinggapi banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, dimana anak-anak yatim piatu sering kali terjebak dalam limbo legal tanpa adanya figur wali yang sah. Kedua anak tersebut, Septiyan Radit Aldiyanto (16 tahun) dan Refan Febriyansah (6 tahun), kehilangan ayahnya sejak usia dini dan ibunya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Karena kondisi tersebut, mereka tinggal bersama nenek mereka, namun tanpa status perwalian resmi mereka tidak dapat mengakses layanan publik yang memerlukan bukti identitas wali.

Profil Anak

• Septiyan Radit Aldiyanto – 16 tahun, pernah putus sekolah karena kebutuhan ekonomi keluarga.
• Refan Febriyansah – 6 tahun, masih duduk di bangku TK, sangat bergantung pada perawatan nenek.

Kedua anak tersebut mewakili ribuan anak lain di Jawa Timur yang berada dalam situasi serupa: kehilangan orang tua, hidup dalam kemiskinan, dan terhalang oleh regulasi yang menuntut keberadaan wali sah untuk mengurus hak-hak dasar mereka.

Penampakan Uang Rp1 T yang Diserahkan Kejagung ke Negara: Hasil Lelang Aset Eddy Tansil

B Berita

15 hari

Proses Pendaftaran Perwalian oleh Kejari

Pengajuan perwalian ini tidak dilakukan secara ad‑hoc, melainkan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikut rangkaian langkah yang dilaksanakan oleh Kejari Situbondo pada hari pendaftaran.

Menurut Arif Hidayat, Kepala Seksi Perdata & Datun Kejari Situbondo, pendaftaran serentak ini merupakan bagian dari program lintas provinsi yang diluncurkan oleh Kejari se‑Jawa Timur untuk mempercepat legalisasi status anak yatim piatu.

Landasan Hukum yang Mengatur Perwalian Anak

• PP No. 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perwalian Anak.
• KUHPerdata Pasal 361‑368 mengenai hak dan kewajiban wali.
• Undang‑Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak.

PP 29/2019 secara eksplisit menyebutkan bahwa wali dapat berasal dari keluarga inti, saudara, atau badan hukum seperti yayasan. Karena nenek masih hidup, dia dipilih sebagai wali terdekat, sesuai dengan ketentuan.

Dampak Sosial dan Ekonomi Bagi Anak serta Keluarga

Legalitas perwalian membuka akses kepada sejumlah program pemerintah yang sebelumnya tertutup bagi anak tanpa wali resmi. Dampaknya meliputi:

Petani Diperhatikan, Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Sumberjambe Dikebut

B Berita

330 hari

• Kartu Indonesia Pintar (KIP) – memudahkan pembayaran SPP dan pembelian buku.
• Program Keluarga Harapan (PKH) – bantuan tunai bulanan yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
• Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – pendaftaran anak ke dalam program asuransi kesehatan keluarga.
• Pendidikan Non‑Formal – beasiswa pelatihan vokasi bagi remaja berusia 15‑18 tahun.

Dengan adanya wali, nenek dapat menandatangani perjanjian, mengurus paspor, atau mengajukan beasiswa tanpa harus menunggu kehadiran ibu yang berada di luar negeri. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anak, tetapi juga mengurangi beban ekonomi keluarga secara keseluruhan.

Implikasi Kebijakan Nasional

Kasus Situbondo menjadi contoh konkret bagi kebijakan nasional dalam rangka memperkuat perlindungan anak. Beberapa implikasi yang dapat diambil antara lain:

1. Percepatan Registrasi Perwalian – Pemerintah dapat memperluas mekanisme daring untuk memproses permohonan, mengurangi birokrasi.
2. Sinergi Antar‑Instansi – Koordinasi antara Kejari, Pengadilan Agama, Dinas Sosial, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menanggapi kebutuhan PMI dan keluarga mereka.
3. Peningkatan Data Terpadu – Integrasi data KTP, KK, dan data PMI untuk mempermudah identifikasi anak yatim piatu yang membutuhkan bantuan.

Jika kebijakan ini diadopsi secara luas, diperkirakan lebih dari 150.000 anak di seluruh Indonesia yang kini berada dalam status “tanpa wali” dapat memperoleh status legal dalam dua tahun ke depan.

Harapan dan Tantangan Kedepan

Arif Hidayat menegaskan bahwa Kejari tidak hanya akan mengurus perwalian untuk kasus ini, melainkan berkomitmen untuk memperluas layanan ke seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Namun, tantangan utama tetap pada keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pengadilan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perwalian.

Kasus Ebola di RD Kongo Tembus 1.200, 148 Pasien Pulih: Analisis Lengkap Dampak dan Tantangan Penanggulangan

B Berita

1 hari

Di sisi lain, keberadaan ibu sebagai PMI menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hak-hak pekerja migran serta dampaknya pada anak yang ditinggalkan. Pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan penempatan PMI sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial bagi anak-anak yang ditinggalkan.

Dengan langkah konkret seperti pendaftaran perwalian ini, harapan bagi Septiyan, Refan, dan ribuan anak serupa menjadi lebih realistis. Legalitas bukan sekadar dokumen, melainkan jaminan bahwa setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang layak, terlepas dari kondisi keluarga yang mereka hadapi.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.