Dua Pria Gesek Nomor Rangka Mobil di GBK, Pramono Minta Motifnya Didalami
PlatMerah.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta penyelidikan lebih lanjut terkait aksi dua pria yang menggesek nomor rangka mobil di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Motif tindakan tersebut tengah didalami oleh pemerintah daerah DKI Jakarta meskipun kawasan GBK berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Penjelasan Gubernur Pramono Anung
<pPramono Anung menjelaskan bahwa meski pengelolaan GBK merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemprov DKI tetap bertanggung jawab karena peristiwa itu terjadi di wilayah Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi rekaman CCTV dari aksi tersebut yang akan dijadikan alat bukti apabila ditemukan pelanggaran hukum.
“Kalau mengenai mobil yang di GBK, kebetulan di GBK itu sebenarnya kewenangannya sepenuhnya adalah manajemen yang diatur oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono usai menghadiri Seminar Kebangsaan HKBP Menteng 2026 pada Sabtu (22/8). “Tetapi bagaimanapun, karena terjadi di Jakarta, kami juga bertanggung jawab untuk itu. Saya sudah meminta untuk ini didalami, apa motif utamanya, apa keinginannya,” lanjutnya.
Peran CCTV dalam Penyelidikan
Pramono menambahkan bahwa rekaman CCTV yang dimiliki Pemda DKI Jakarta merekam seluruh aksi dua pria tersebut secara lengkap. Rekaman ini akan menjadi alat bukti penting jika ditemukan indikasi tindakan yang melanggar hukum.
Keterangan dari Polda Metro Jaya
Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Noor Maghantara, menjelaskan bahwa dua pria yang menggesek nomor rangka mobil itu bukan pelaku kejahatan biasa, melainkan debt collector atau penagih utang. Mereka mencari kendaraan yang sudah lama tidak dibayar angsurannya, khususnya yang melewati batas tiga bulan.
Noor menjelaskan bahwa para debt collector independen ini, yang sering disebut masyarakat sebagai mata elang (matel), kerap menyisir lokasi parkir umum seperti GBK dan pusat perbelanjaan. Mereka bertugas mencari kendaraan yang masuk daftar pencarian leasing atau lembaga pembiayaan karena kemacetan pembayaran angsuran.
Konteks dan Pentingnya Penyelidikan
Insiden ini menarik perhatian karena nomor rangka mobil merupakan data penting dan pribadi yang seharusnya tidak mudah diakses tanpa izin. Tindakan menggesek nomor rangka dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data kendaraan sehingga pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa tindakan tersebut tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.
Dengan adanya rekaman CCTV, pemerintah dan aparat kepolisian memiliki dasar kuat untuk menindaklanjuti jika motif dan tindakan dua pria tersebut melanggar hukum atau mengancam keamanan data kendaraan warga.
Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
Meski GBK dikelola oleh pemerintah pusat, kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait menjadi kunci dalam mengawal keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Penyelidikan motif tindakan ini sekaligus menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Berbagai pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam menjaga keamanan data kendaraan dan mencegah praktik penagihan yang merugikan masyarakat serta melanggar aturan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.