Kepala BNPB Klarifikasi Pernyataan ‘Kehidupan Normal’ di Tengah Karhutla Kalimantan

Kepala BNPB Klarifikasi Pernyataan 'Kehidupan Normal' di Tengah Karhutla Kalimantan

PlatMerah.com, Kalimantan Tengah – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kondisi “kehidupan normal” masyarakat di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan. Klarifikasi ini disampaikan menyusul persepsi yang muncul setelah pernyataan tersebut yang dianggap meremehkan dampak bencana yang masih berlangsung.

Klarifikasi Pernyataan “Kehidupan Normal”

Suharyanto menjelaskan bahwa istilah “normal” yang digunakan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026, merujuk pada indikator terbatas yang menggambarkan sejumlah aktivitas dasar masyarakat yang masih berjalan, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa penggunaan kata tersebut tidak bermaksud menyatakan bahwa kondisi masyarakat tidak terdampak oleh karhutla dan kabut asap.

“Saya memahami penggunaan kata normal dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” ujar Suharyanto dalam keterangannya pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Dampak Serius Kabut Asap di Kalimantan

Pihak BNPB mengakui bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih memberikan dampak serius, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Suharyanto menyebutkan bahwa kualitas udara yang menurun, gangguan kesehatan masyarakat, terganggunya kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lain telah menjadi kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat di beberapa daerah terdampak.

Lebih lanjut, ketebalan kabut asap juga mengganggu penerbangan komersial dan operasi udara untuk penanganan karhutla. Meskipun sejumlah aktivitas dasar masyarakat masih berlangsung, pemerintah tetap memprioritaskan aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber kebakaran.

Upaya Penanganan Karhutla dan Permohonan Maaf

Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak jika pilihan kata dalam laporannya menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi tersebut sebagai situasi biasa. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan maksud dari pernyataannya.

BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan unsur lainnya terus melakukan pemadaman kebakaran, penanganan dampak kesehatan, serta perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman karhutla.

Selain itu, BNPB terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada Presiden dan masyarakat mencerminkan kondisi lapangan secara utuh dan akurat.

Prioritas Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat

Suharyanto menegaskan bahwa keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi karhutla dan kabut asap.

  • Aktivitas dasar masyarakat masih berlangsung di beberapa wilayah terdampak.
  • Kualitas udara dan kesehatan masyarakat menjadi perhatian serius.
  • Operasi pemadaman karhutla terus dilakukan oleh berbagai unsur terkait.
  • Data dan informasi lapangan diperbarui secara berkala untuk akurasi pelaporan.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap memerlukan kerja sama lintas sektor dan keseriusan pemerintah agar masyarakat dapat segera terbebas dari ancaman bencana ini.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.

Tinggalkan Balasan

Tutup