Dasco-Cucun Pimpin Rapat Bareng Pemerintah di DPR, Bahas Status Guru PPPK-ASN

PlatMerah.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, terkait pembahasan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Rapat yang berlangsung pada Selasa (18/8/2026) ini melibatkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi pemerintah.

Rapat Koordinasi Penting untuk Status Guru PPPK dan ASN

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widiyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat.

Kapan El Nino 2026 Berakhir? Simak Cara Mitigasi Kekeringan dan Daerah Terdampak

N Nasional

29 hari

Kesempatan bagi Guru PPPK Paruh Waktu

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa guru PPPK yang berstatus paruh waktu akan mendapatkan kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selain itu, guru PPPK paruh waktu yang memenuhi syarat juga dapat mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami sudah melakukan beberapa kali pembahasan dengan pimpinan DPR dan kementerian terkait. Intinya, ada kebijakan yang memberikan kesempatan bagi guru PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh,” ujar Abdul Muti pada Jumat (14/8/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan.

RS Penuh dan Rusak, 880 Korban Gempa Dahsyat Kolombia Butuh Perawatan Medis

N Nasional

38 hari

Konteks dan Pentingnya Rapat Ini

Rapat ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kejelasan dan kepastian status bagi guru PPPK dan ASN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru yang selama ini berkontribusi penting dalam pendidikan nasional.

Dengan adanya kebijakan ini, guru-guru PPPK yang sebelumnya berstatus paruh waktu memiliki prospek yang lebih baik untuk mendapatkan status penuh dan stabilitas pekerjaan, sejalan dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

ASN Kemenag Tingkatkan Literasi Hukum lewat Webinar Nasional Implementasi KUHP 2023

N Nasional

70 hari

Peran DPR dan Pemerintah

Kerjasama antara DPR dan pemerintah dalam rapat koordinasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan terkait status kepegawaian guru. Kehadiran berbagai kementerian menunjukkan pendekatan lintas sektor yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan sektor pendidikan.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.