Kritik dan Rekomendasi dari Narasumber Dr. M. Syafie mengingatkan potensi abus of power dalam mandat Kementerian HAM, yang perlu diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas Prof. Linda Eriyanti menyoroti perlunya akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) Kelompok disabilitas menuntut peningkatan kuota afirmasi pemerintah hingga 20% di semua sektor publik Analisis Dampak Potensial RUU Aspek Pengaruh Positif Risiko Ekonomi Penurunan diskriminasi akses kredit mikro bagi perempuan Kenaikan biaya implementasi bagi UMKM Hukum Perluasan definisi kekerasan dalam rumah tangga Kelambatan eksekusi keputusan pengadilan Sosial Penurunan stigma terhadap kelompok minoritas Konflik budaya di daerah konservatif Tantangan Implementasi di Masa Depan

Implementasi RUU ini menghadapi hambatan teknis maupun politis. Capaian sasaran akan bergantung pada 3 faktor kunci: Kesiapan aparatur desa dalam memahami isu gender Ketersediaan dana APBN/APBD untuk program afirmatif Koordinasi lintas sektor antara Kementerian HAM dan Kementerian Sosial Rekomendasi untuk Pemerintah Sebagai langkah strategis, RUU ini memerlukan:

Politik

UNEJ Gelar Uji Publik RUU HAM Berbasis Gender: Langkah Strategis Menuju Keadilan Sosial Inklusif

Name: UNEJ Gelar Uji Publik RUU HAM Berbasis Gender: Langkah Strategis Menuju Keadilan Sosial Inklusif
Creator: Plat Merah
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Fitron Jaelani

Jumat, 3 Juli 2026 - 00:36 WIB

UNEJ Gelar Uji Publik RUU HAM Berbasis Gender: Langkah Strategis Menuju Keadilan Sosial Inklusif

Latar Belakang dan Signifikansi RUU HAM Berbasis Gender

Plat Merah – Indonesia menghadapi tantangan struktural dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas gender. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2025) menunjukkan 35% perempuan mengalami kekerasan fisik, sementara 12% lansia di daerah pedesaan mengalami diskriminasi akses layanan kesehatan. RUU HAM Berbasis Gender diinisiasi sebagai solusi legislatif untuk menegakkan prinsip kesetaraan dan inklusi.

Partisipasi Multistakeholder dalam Uji Publik

Kegiatan di Universitas Jember (02/07/2026) dihadiri 450 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, aktivis, dan penyandang disabilitas. Kolaborasi antara Pusat Studi Gender UNEJ dan SEPAHAM Indonesia mencerminkan pendekatan bottom-up dalam penyusunan regulasi. Proses ini sejalan dengan prinsip UNCRC (Convention on the Rights of the Child) dan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang menekankan keterlibatan masyarakat sipil.

Kritik dan Rekomendasi dari Narasumber

Dr. M. Syafie mengingatkan potensi abus of power dalam mandat Kementerian HAM, yang perlu diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas
Prof. Linda Eriyanti menyoroti perlunya akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)
Kelompok disabilitas menuntut peningkatan kuota afirmasi pemerintah hingga 20% di semua sektor publik

Analisis Dampak Potensial RUU

Aspek	Pengaruh Positif	Risiko
Ekonomi	Penurunan diskriminasi akses kredit mikro bagi perempuan	Kenaikan biaya implementasi bagi UMKM
Hukum	Perluasan definisi kekerasan dalam rumah tangga	Kelambatan eksekusi keputusan pengadilan
Sosial	Penurunan stigma terhadap kelompok minoritas	Konflik budaya di daerah konservatif

Tantangan Implementasi di Masa Depan

Implementasi RUU ini menghadapi hambatan teknis maupun politis. Capaian sasaran akan bergantung pada 3 faktor kunci:

Kesiapan aparatur desa dalam memahami isu gender
Ketersediaan dana APBN/APBD untuk program afirmatif
Koordinasi lintas sektor antara Kementerian HAM dan Kementerian Sosial

Rekomendasi untuk Pemerintah

Sebagai langkah strategis, RUU ini memerlukan:

Penyusunan Roadmap 5 tahun dengan indikator kinerja jelas
Pelatihan 100.000 aparat pemerintah daerah tahun 2027
Pembentukan lembaga independen pengawas pelaksanaan

Keberhasilan Uji Publik Universitas Jember menunjukkan perlunya pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan publik. Dengan melibatkan lebih dari 800 peserta secara nasional, rencana ini membuka jalan bagi regulasi yang benar-benar representatif kebutuhan masyarakat multikultural Indonesia.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.