Reses DPRD Sumsel di Sei Keruh, Warga Usulkan Perbaikan Jalan hingga Penambahan Jaringan Listrik

Kronologi Kegiatan Reses DPRD Sumsel di Sei Keruh

Plat Merah – Pada Senin (6/7/2026), anggota DPRD Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Musi Banyuasin menggelar reses di Kantor Camat Sei Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Sei Keruh Hendri, perwakilan Koramil, Polsek, KUA, MUI, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, organisasi kemasyarakatan, kepala sekolah, UPTD, Puskesmas, dan instansi terkait. Warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait infrastruktur, energi, pendidikan, dan sektor pertanian.

Dampak dan Implikasi Perbaikan Infrastruktur Jalan

Sorotan utama dari reses ini adalah perbaikan infrastruktur jalan. Kepala Desa Sei Dua, Sudirman, menyoroti kebutuhan memperbaiki jalan menuju Kantor Camat Sei Keruh yang rusak akibat longsor. Jalan ini menjadi akses vital untuk pelayanan administrasi dan distribusi logistik. Selain itu, warga mengusulkan pembangunan jembatan sepanjang 6 meter di Suban Segetah serta pelebaran jalan menuju Kabupaten PALI untuk meningkatkan konektivitas regional. Anggota DPRD Sumsel menjelaskan bahwa pemerintah rencananya akan melakukan pelebaran jalan sepanjang 1 meter di kedua sisi sebagai antisipasi pertumbuhan kegiatan ekonomi.

Lumajang Sambut Inpres Jalan Daerah sebagai Penguat Konektivitas Wilayah

P Politik

11 hari

Persoalan Jaringan Listrik yang Terus Diusulkan

Warga juga mempercepat transisi jaringan listrik dari mesin pembangkit (MEP) ke PLN di dua desa. Kepala Desa Sei Dua mengungkapkan bahwa 32 KK di Dusun I belum menikmati listrik optimal meski jaringan sudah terpasang. Selain itu, usulan penambahan tiang dan jaringan listrik sepanjang 3 km menghubungkan Desa Tebing Bulang dan Sei Dua menjadi prioritas. Camat Sei Keruh Hendri menekankan bahwa stabilitas pasokan listrik penting untuk mendukung UMKM lokal dan produktivitas pertanian.

Peran Pemerintah dalam Menindaklanjuti Aspirasi

DPRD Sumsel menyebut bahwa pemerintah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai dasar kebijakan ketenagakerjaan. Untuk pembangunan SMK, pemerintah berencana bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga pendidikan. Sementara itu, bantuan bibit pertanian akan diproses setelah warga mengajukan proposal formal. Evaluasi penempatan PPPK sesuai domisili disebut sedang dipetakan oleh pemerintah daerah.

Polres Situbondo Bagikan Alsintan kepada Kelompok Tani dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan

B Berita

12 hari

Implikasi Pembangunan SMK dan Pendidikan Kejuruan

Usulan pembangunan SMK di Sei Keruh dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja setempat. Kepala SMA Negeri 1 Sei Keruh, Syaiful, meminta percepatan penerbitan sertifikat tanah sekolah sebagai prasyarat rehabilitasi gedung. Pembangunan SMK juga diharapkan mengurangi angka putus sekolah dan memberikan pelatihan kejuruan bagi generasi muda.

Tantangan dan Harapan Masyarakat

• Percepatan penerapan usulan pembangunan infrastruktur.
• Koordinasi antarinstansi untuk menyelesaikan permasalahan listrik.
• Penyediaan dana APBD/APBN untuk proyek prioritas.
• Evaluasi kebijakan penempatan PPPK agar sesuai domisili.

Anggota DPRD berkomitmen mengakomodasi aspirasi warga, meski implementasi bergantung pada ketersediaan anggaran dan regulasi. Kehadiran tokoh masyarakat seperti Bahtum dan Rusli menunjukkan keterlibatan aktif komunitas dalam proses demokrasi.

Wamendagri Apresiasi Kesiapan Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional Digitalisasi Bansos

H Headline

278 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.