Marak Penyelundupan, Prabowo Sentil Bea Cukai dan Bakamla

Selasa, 1 September 2026 - 06:04 WIB

Marak Penyelundupan, Prabowo Sentil Bea Cukai dan Bakamla

PlatMerah.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti peningkatan praktik penyelundupan di Indonesia dan mempertanyakan efektivitas pengawasan oleh Bea Cukai serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ia menyerukan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menelusuri peran Bea Cukai dalam mengatasi masalah ini.

Pengawasan Bea Cukai dan Bakamla Dipertanyakan

Dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8), Prabowo menegaskan perlunya pengusutan terhadap Bea Cukai sebagai lembaga pengawas yang seharusnya mencegah penyelundupan barang ilegal. Ia juga mempertanyakan tugas Bakamla dalam menjaga wilayah perairan Indonesia agar tidak dijadikan jalur penyelundupan.

Seruan untuk Pengusutan dan Penegakan Kebenaran

Prabowo menegaskan bahwa pengusutan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mendorong seluruh aparat dan pejabat agar menjalankan tugas mereka dengan maksimal. Ia menyatakan bahwa pemimpin harus berani menertibkan anak buahnya sendiri jika terdapat pelanggaran demi kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi.

Kritik Terhadap Penyelundupan yang Masih Marak

Presiden menyampaikan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan tidak mau menerima ketidakadilan maupun penyelewengan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan aparat pengawasan bekerja secara serius agar penyelundupan dapat ditekan.

Pentingnya Pengawasan yang Serius

Pengawasan Bea Cukai harus diperkuat untuk mencegah masuknya barang ilegal.
Bakamla perlu meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Indonesia.
Pemimpin di lembaga terkait harus berani menindak pelanggaran internal.
Pemerintah harus responsif terhadap tuntutan masyarakat yang kritis terhadap ketidakadilan.

Konteks dan Dampak

Maraknya penyelundupan berpotensi merugikan negara dalam aspek ekonomi dan keamanan. Bea Cukai sebagai garda terdepan dalam pengawasan perdagangan harus berfungsi optimal, begitu juga Bakamla yang bertugas menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Sorotan Prabowo ini diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan.

Langkah pengusutan yang diusulkan juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas di institusi pengawasan terkait, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kinerja aparat negara.