Inflasi Sumenep Tertinggi di Jatim, DPRD Minta Evaluasi Kebijakan Pengendalian

Kronologi dan Konteks Inflasi di Sumenep

Plat Merah – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep mengalami inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 5,12 persen pada Mei 2026, tertinggi di wilayah Jawa Timur. Pada Juni 2026, angka ini turun menjadi 4,48 persen, tetapi Sumenep tetap menduduki posisi teratas daftar inflasi tertinggi di provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Kondisi ini memicu kritik dari DPRD Sumenep, yang menyebut kebijakan pengendalian inflasi yang diterapkan belum optimal.

Analisis Penyebab dan Dampak Inflasi

Kabupaten Sumenep, yang merupakan salah satu daerah kepulauan dengan struktur ekonomi agraris, rentan terhadap fluktuasi harga pangan dan energi. Sejumlah faktor berkontribusi pada kenaikan inflasi, termasuk ketergantungan pada impor bahan pangan, harga BBM yang belum stabil, dan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dampaknya terasa signifikan pada masyarakat, terutama lapisan menengah ke bawah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kejernihan Sendang Bektiharjo Memikat Wisatawan dari Berbagai Daerah

P Pariwisata

7 hari

Tabel Perbandingan Inflasi Sumenep vs Rata-Rata Jatim

Kritik DPRD dan Rekomendasi Evaluasi

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, menegaskan bahwa penurunan inflasi pada Juni tidak cukup untuk mengukur keberhasilan kebijakan. Ia menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program yang dibiayai APBD, termasuk operasi pasar, bantuan sosial, dan program ketahanan pangan. Yasid mencontohkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi seharusnya diukur dari stabilitas harga dan daya beli masyarakat, bukan hanya jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Daftar Usulan Evaluasi oleh DPRD

• Menyusun target pengendalian inflasi yang lebih terukur.
• Mengevaluasi efektivitas program ketahanan pangan dan perlindungan sosial.
• Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam TPID untuk menangani masalah sektoral.
• Mengaudit anggaran APBD terkait kegiatan pengendalian inflasi.

Implikasi Politik dan Sosial

Kondisi inflasi yang terus-menerus terjadi dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, dampak ekonomi bisa berlanjut ke sektor formal, seperti industri kecil dan menengah, yang bergantung pada stabilitas harga bahan baku. DPRD juga menekankan bahwa kinerja TPID dan OPD harus dievaluasi untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya formalitas, tetapi memberikan hasil nyata.

Satlantas Polres Gresik Intensifkan ETLE dalam Operasi Zebra Semeru 2025

B Berita

228 hari

Respons Pemerintah dan Tantangan Ke Depan

Menanggapi kritik DPRD, pemerintah daerah diwajibkan menunjukkan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Langkah penting meliputi penggunaan data riil dari BPS untuk perencanaan jangka panjang, penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat dalam mengalokasikan sumber daya, serta penerapan teknologi informasi untuk memantau harga secara real-time. Namun, tantangan utama tetap ada pada keterbatasan anggaran daerah dan ketergantungan terhadap kebijakan nasional.

Perspektif Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Kelompok masyarakat menilai bahwa kebijakan saat ini lebih fokus pada mitigasi daripada pencegahan. Mereka meminta intervensi yang lebih proaktif, seperti subsidi langsung untuk makanan pokok atau insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi. Sementara itu, asosiasi pedagang menyarankan pembatasan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas strategis, sementara pemerhati lingkungan menekankan pentingnya kebijakan ekologis dalam jangka panjang untuk meminimalkan risiko krisis pangan.

DPD RI Dukung Pengembangan Bandar Antariksa Biak Lewat Kemitraan Indonesia-Rusia

P Politik

6 hari

Kondisi inflasi di Sumenep menjadi cerminan tantangan ekonomi daerah yang memerlukan pendekatan holistik. Tanpa evaluasi mendalam dan kolaborasi lintas sektor, daerah ini berisiko tertinggal dalam kerangka pembangunan Jawa Timur yang lebih luas. Keberhasilan mengendalikan inflasi tidak hanya soal angka, tetapi juga soal kesejahteraan masyarakat yang terdampak langsung oleh gejolak ekonomi.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.