Wagub Emil Paparkan SiLPA 2025 Jatim Masih Tinggi: Antara Efisiensi dan Tantangan Fiskal

Surabaya – SiLPA Jatim 2025 Tercatat Rp3,38 Triliun, DPRD Beri Catatan Kritis

Plat Merah – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp3,38 triliun pada tahun anggaran 2025. Angka ini menjadi sorotan DPRD Jatim, baik dari fraksi maupun pansus, yang merasa hasil tersebut menunjukkan potensi penggunaan anggaran yang belum optimal. Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengklarifikasi bahwa meski SiLPA tergolong besar, serapan anggaran mencapai 94 persen, menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan APBD.

Kronologi Diskusi SiLPA di DPRD Jatim

Penjelasan Emil: Kombinasi Pendapatan dan Efisiensi

Emil menegaskan bahwa SiLPA yang tinggi tidak bisa dilihat secara terpisah dari pencapaian anggaran. Ia menjelaskan bahwa angka ini merupakan hasil dari dua faktor utama:

Gerakan Pangan Murah Dinas Ketahanan Pangan Bengkulu Turunkan Harga Sembako di Bawah HET

E Ekonomi

19 jam

1. Capaian pendapatan daerah yang melampaui target; dan
2. Efisiensi belanja melalui optimasi pengadaan barang/jasa.

Dengan serapan anggaran 94 persen, Emil menilai hasil ini menunjukkan kemampuan Pemprov Jatim menyelaraskan rencana anggaran dengan realisasi.

Faktor Penyebab SiLPA Tinggi

Menurut Wakil Gubernur, ada tiga kategori utama yang mendasari SiLPA 2025:

• Belanja yang tidak terlaksana karena evaluasi efektivitas (12,3 persen);
• Dana yang dialihkan ke kebutuhan darurat (8,7 persen);
• Dan penyesuaian akibat perubahan kondisi eksternal (39 persen).

Emil menekankan bahwa keputusan menghentikan proyek tertentu didasarkan pada analisis dampak yang objektif, bukan karena keterbatasan sumber daya.

Inflasi Kota Gunungsitoli Mencapai 6,25 Persen di Juni 2026: Analisis Penyebab dan Dampaknya

E Ekonomi

2 hari

Analisis Dampak SiLPA Jatim

Angka SiLPA yang tinggi membawa implikasi ganda:

• Potensi penundaan proyek infrastruktur akibat penyelesaian anggaran yang terlambat
• Dampak positif terhadap stabilitas fiskal daerah dengan dana cadangan yang memadai
• Kemungkinan kritik dari masyarakat terhadap efisiensi pemerintahan

Namun, Emil menilai ini juga mencerminkan keberhasilan dalam menjaga keuangan daerah tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi nasional.

Tantangan Pemangku Kepentingan

Kepala Biro Anggaran Pemprov Jatim, Budi Santoso, mengungkapkan tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara fleksibilitas anggaran dan efisiensi pembangunan. Sementara itu, anggota DPRD Fraksi Partai NasDem, Teguh Wibowo, menegaskan perlunya audit independen terhadap proyek-proyek yang dihentikan untuk memastikan tidak ada penyelewengan anggaran.

Tabel Pinjaman KUR BRI Juli 2026: Simulasi Cicilan Rp1 Juta hingga Rp500 Juta Lengkap Syarat dan Cara Daftar

E Ekonomi

6 jam

Proyeksi dan Rekomendasi

Untuk 2026, Pemprov Jatim berencana menerapkan sistem perencanaan anggaran berbasis risiko yang lebih canggih. Namun, tantangan utama tetap ada pada kelengkapan data real-time dan keterlibatan aktif DPRD dalam proses evaluasi anggaran.

Emil menutup wawancara dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan fiskal. “Kita harus tetap waspada bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah uang rakyat, yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.