Said Abdullah Sebut Banggar DPR Anggarkan Rp 2,3 T untuk Gaji Tenaga P3K

Jumat, 18 September 2026 - 00:23 WIB

Said Abdullah Sebut Banggar DPR Anggarkan Rp 2,3 T untuk Gaji Tenaga P3K

PlatMerah.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,3 triliun untuk pembayaran gaji tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada RAPBN tahun 2027. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian pembayaran gaji bagi tenaga P3K sekaligus mengurangi beban keuangan daerah yang selama ini menanggung honorarium mereka.

Alokasi Anggaran Gaji P3K

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa anggaran ini merupakan hasil kesepakatan antara Banggar DPR dengan pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027 yang berlangsung produktif. Sebelumnya, sebagian besar tenaga P3K, khususnya guru dan tenaga pendidik di daerah, digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun mulai tahun 2027, gaji mereka akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.

Kepastian dan Perlindungan bagi Tenaga P3K

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,3 triliun, Said Abdullah menegaskan bahwa tenaga P3K tidak perlu khawatir terkait kelangsungan gaji mereka. Kebijakan ini juga menepis kekhawatiran tenaga P3K tentang kemungkinan pemutusan kontrak. Hal ini sekaligus menindaklanjuti kesepakatan antara Pimpinan DPR dengan perwakilan tenaga P3K yang menginginkan kejelasan nasib kerja mereka ke depan.

Dampak Positif bagi Daerah

Selain memberikan kepastian bagi tenaga P3K, keputusan ini juga berdampak positif bagi pemerintah daerah. Dengan beralihnya tanggung jawab pembiayaan gaji P3K ke pemerintah pusat, beban APBD akan berkurang signifikan. Hal ini membuka peluang bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran lebih optimal dalam agenda pembangunan lainnya tanpa terbebani oleh biaya rutin honorarium P3K.

Peran Penting Tenaga P3K dalam Pendidikan

Said Abdullah menegaskan bahwa tenaga P3K memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan anak-anak di daerah. Oleh karena itu, kepastian anggaran gaji ini dianggap sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut terus meningkat.

Harapan untuk Tenaga P3K

Pemerintah dan DPR berharap tenaga P3K dapat terus bekerja dengan optimal dan mengembangkan diri untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dukungan melalui penganggaran gaji ini diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi tenaga pendidik yang selama ini berkontribusi besar bagi pendidikan di daerah-daerah.