Anggota Komisi IX Minta Nakes Bijak Main Medsos Usai Kasus Cibir Pasien BPJS
PlatMerah.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Asep Rommy Romaya, mengingatkan seluruh tenaga kesehatan (nakes) agar berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial, terutama saat memberikan komentar terkait pelayanan kesehatan. Pernyataan ini muncul menyusul sorotan publik atas dugaan cibiran sejumlah tenaga kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan yang mengeluhkan lambatnya pelayanan rumah sakit.
Imbauan Bijak Bermedsos bagi Tenaga Kesehatan
Asep menegaskan bahwa meskipun aktivitas di media sosial berlangsung dalam ruang digital, tenaga kesehatan tetap memiliki tanggung jawab moral yang tinggi sebagai abdi negara dan profesi kemanusiaan. Komentar yang disampaikan di media sosial berpotensi berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan.
“Media sosial bukan ruang bebas tanpa batas. Apa yang disampaikan tenaga kesehatan akan dinilai masyarakat dan mencerminkan integritas profesinya,” ujar Asep. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus menjaga sikap, tutur kata, serta menghindari komentar yang merendahkan atau menyakiti pasien maupun keluarga pasien.
Integritas dan Etika Profesi dalam Pelayanan
Menurut Asep, profesi tenaga kesehatan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan kemanusiaan. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya wajib menjaga sikap profesional baik saat langsung melayani pasien maupun saat berinteraksi di media sosial. Setiap tenaga kesehatan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi yang menempatkan keselamatan pasien, nilai kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat setiap orang sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas.
Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam aktivitas di media sosial. “Jangan sampai hilang rasa empati. Masyarakat menaruh kepercayaan besar kepada tenaga kesehatan yang harus dijaga dengan sikap penuh kepedulian dan profesionalisme,” tambah Asep.
Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi
Asep juga menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Perbedaan status kepesertaan BPJS, kelas perawatan, maupun kemampuan ekonomi pasien tidak boleh memengaruhi kualitas pelayanan maupun cara tenaga kesehatan memperlakukan pasien.
Pembinaan dan Sanksi bagi Pelanggaran Etika
Tenaga kesehatan yang terbukti memberikan komentar yang melanggar etika profesi perlu mendapatkan pembinaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting untuk menjadi pembelajaran bersama sekaligus menjaga marwah profesi tenaga kesehatan.
“Penegakan etika bukan semata untuk menghukum, tetapi agar kejadian serupa tidak terulang. Marwah profesi harus dijaga karena dibangun atas kepercayaan, empati, dan pengabdian kepada sesama manusia,” ujar Asep.
Kasus Viral dan Respon Pemerintah
Kejadian ini berawal dari viralnya curhatan seorang peserta BPJS Kesehatan bernama Yurizal yang mengeluhkan belum mendapatkan ruang perawatan setelah menunggu delapan jam di rumah sakit. Unggahan tersebut memicu berbagai respons, termasuk komentar negatif dari sejumlah akun yang kemudian diketahui merupakan tenaga kesehatan. Setelah beberapa hari, kabar duka menyusul bahwa Yurizal meninggal dunia pada 31 Juli 2026, yang kembali memicu sorotan publik terhadap komentar kurang berempati di media sosial.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut menanggapi peristiwa ini dengan mengakui masih adanya kekurangan dalam sistem kesehatan nasional yang harus diperbaiki, baik dari fasilitas, alat kesehatan, maupun sumber daya manusia.
Kesadaran Penting untuk Menjaga Kepercayaan Publik
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya tenaga kesehatan untuk menjaga integritas dan empati, tidak hanya saat memberikan pelayanan langsung, tetapi juga dalam berinteraksi di dunia maya. Kepercayaan masyarakat adalah modal utama profesi tenaga kesehatan yang harus terus dijaga demi kemajuan sistem kesehatan Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.