Dinsos PPPA Sampang Beri Pendampingan Holistik Anak Korban Dugaan Kekerasan Seks: Upaya Pemulihan dan Tantangan Sistemik

Konteks Kasus dan Respons Institusi

Plat Merah – Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menjadi sorotan nasional setelah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) daerah tersebut mempublikasikan upaya pendampingan holistik terhadap korban. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2025, angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia meningkat 12% dari tahun sebelumnya, dengan 68% kasus berasal dari lingkaran keluarga. Dalam konteks ini, peran Dinsos PPPA Sampang menjadi krusial sebagai ujung tombak pemulihan korban.

Pendampingan Multidimensi

Kabid PPPA Dinsos PPPA Sampang, Masruha, mengungkapkan bahwa pendampingan korban dimulai sejak laporan dari Kepolisian Resor Sampang diterima. Proses ini mencakup tiga dimensi utama:

Optimalkan Indeks Pembangunan Hukum 2026, Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Koordinasi dengan APH

P Politik

21 hari

• Psikososial: Terapi psikologis intensif dengan pendampingan 24 jam
• Hukum: Bantuan konsultasi hukum saat memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum
• Kesehatan: Pemeriksaan medis rutin dan akses layanan kesehatan reproduksi

Progres Pemulihan Korban

Masruha menegaskan bahwa meski kondisi fisik korban (15 tahun) sudah membaik, pemulihan psikologis membutuhkan waktu. “Korban mulai berani bercerita, yang menjadi indikasi positif, tetapi ini proses bertahap. Kami fokus pada pemulihan trauma dengan pendekatan trauma-informed care,” kata Masruha. Data dari Rumah Sakit Umum Daerah Sampang menunjukkan bahwa korban telah menjalani 6 sesi konseling dan 3 pemeriksaan medis dalam dua minggu terakhir.

Kronologi Kejadian

Dampak Sosial dan Hukum

Kasus ini memicu diskusi tentang implementasi UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hingga kuartal II 2026, hanya 37% kasus kekerasan seksual anak di Indonesia yang tuntas secara hukum. Beberapa tantangan yang dihadapi:

1. Stigma sosial yang menghambat korban melapor
2. Keterbatasan sumber daya Dinsos PPPA di daerah
3. Proses hukum yang memakan waktu lama

Rekomendasi Kebijakan

Para ahli menyarankan tiga langkah strategis:

Regulasi Baru Perkuat Mekanisme Pengangkatan Perangkat Kampung

P Politik

3 hari

• Peningkatan anggaran untuk layanan pemulihan korban kekerasan
• Penyederhanaan prosedur konseling psikologis di lingkungan hukum
• Penyusunan pedoman pendidikan khusus untuk anak korban kekerasan

Pemenuhan hak pendidikan korban menjadi fokus utama Dinsos PPPA. Dalam wawancara dengan wartawan, Masruha menekankan perlunya pendampingan psikologis di sekolah untuk mencegah diskriminasi. “Kita harus memastikan korban tidak mengalami trauma sekunder dari lingkungan pendidikan,” tuturnya.

Kontribusi Masyarakat

Civil society organization seperti YLBHI dan ICW menilai kasus ini membuka peluang reformasi sistem. “Tantangan terbesar adalah memastikan hak korban tidak terabaikan di tengah proses hukum,” kata Direktur YLBHI, Surya Dharma. Sementara itu, aktivis perempuan dari Jawa Timur menyarankan penguatan UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) untuk menjangkau kasus luar rumah tangga.

Kasus kekerasan seksual di Sampang ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak butuh pendekatan kolaboratif antara institusi negara, masyarakat sipil, dan keluarga. Dengan pendekatan holistik seperti yang dilakukan Dinsos PPPA, harapan akan pemulihan korban dan pencegahan kasus serupa di masa depan semakin nyata.

Kanwil Kemenkum Sumsel Pendamping Pemda Validasi Indeks Reformasi Hukum 2026, Upaya Perkuat Tata Kelola Hukum Daerah

B Berita

10 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.