Separuh Kapal Ketapang Menganggur Akibat Minim Dermaga: Krisis Logistik dan Kebutuhan Infrastruktur Strategis

Separuh Kapal Ketapang Menganggur Akibat Minim Dermaga: Krisis Logistik dan Kebutuhan Infrastruktur Strategis

Krisis Kapasitas: 28 Kapal Terbengkalai di Pelabuhan Strategis

Plat Merah – Banyuwangi, 16 Juli 2026 – 28 dari 56 kapal yang seharusnya melayani penyeberangan lintas Selat Bali, lintasan utama antara Banyuwangi (Jawa Timur) dan Gilimanuk (Jembrana-Bali), saat ini terpaksa menganggur karena keterbatasan dermaga. Situasi ini menempatkan lintasan Ketapang-Gilimanuk sebagai salah satu titik bottleneck kritis dalam distribusi logistik nasional, mengingat wilayah tujuan penyeberangan, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), menerima sekitar 75% dari total volume barang yang melewati Selat Bali.

Analisis Dampak pada Ekonomi dan Mobilitas

  • Kenaikan Biaya Logistik: Menurut Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), keterlambatan 12-24 jam dalam penyeberangan menyebabkan inflasi ongkos angkut sebesar 15-20%, yang sebagian besar diserahkan kepada produsen dan konsumen.
  • Keterlambatan Ekspor-Impor: Sekitar 3000 container per hari terjebak dalam antrean, menghambat alur distribusi produk hortikultura, bahan baku industri, dan kebutuhan pokok.
  • Resiko Ekologis: 5.000 ton emisi karbon tambahan per bulan diproduksi oleh kapal-kapal yang menunggu giliran secara tidak efisien, menurut Laporan Dampak Lingkungan Kementerian ESDM 2025.

Sesi Kepemimpinan: Wawancara dengan Khoiri Soetomo

Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, mengungkapkan kekhawatirannya tentang kegagalan koordinasi antara pihak swasta dan pemerintah. “Ini bukan masalah sementara. Kita punya 56 kapal modern, tapi hanya 14 dermaga yang bisa digunakan. Ini seperti melemparkan kapal ke laut tanpa pelabuhan tujuan,” tuturnya saat diwawancara di Kantor ASDP Ketapang, Sabtu (11/7/2026).

Infrastruktur Kolam Pelabuhan: Titik Lemah yang Terlupa

ItemKondisi Saat IniKebutuhan Maksimum
Jumlah Dermaga1428
Kapasitas Harian15-18 kali penyeberangan30-36 kali penyeberangan
Investasi DiperlukanRp 500 miliarRp 1,8 triliun

Gapasdap memproyeksikan bahwa penambahan 14 dermaga membutuhkan investasi sebesar Rp 1,8 triliun, yang sebagian bisa diakomodasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Namun, hingga kini belum ada kejelasan pembiayaan dari pemerintah pusat, yang diharapkan mengalokasikan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2027.

Kronologi Krisis: Dari Antrean ke Trafik Macet

  1. 2018: Jumlah kapal bertambah 200% di tengah dermaga yang tetap 14 unit.
  2. 2022: Laporan Bappenas menyebut antrian kapal mencapai 18 jam per hari selama libur Lebaran.
  3. 2025: Gapasdap mengajukan rencana master plan pengembangan pelabuhan, termasuk pelindung ombak berkapasitas 10 meter gelombang.
  4. 2026: Kebutuhan dermaga semakin kritis dengan peningkatan 40% volume logistik dari NTT.

Perspektif Regional: Selat Bali sebagai Pembagi Nasib

Lintasan Selat Bali, yang memiliki kedalaman rata-rata 50 meter dan arus laut hingga 3 knots, menjadi tantangan teknis tersendiri. Menurut Direktur Pusat Studi Transportasi Maritim (PSTM) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Dian Widiastuti, “Pengembangan pelabuhan harus diikuti dengan sistem manajemen lalu lintas maritim yang terintegrasi. Tanpa itu, peningkatan kapasitas dermaga akan sia-sia.”

Alternatif dan Progres yang Diharapkan

  • Laut Selatan Banyuwangi: Studi kelayakan sedang dilakukan untuk pembangunan pelabuhan alternatif di sisi timur.
  • Sistem Penjadwalan Digital: ASDP dan Gapasdap akan menguji coba aplikasi real-time untuk mengoptimalisasi penggunaan dermaga.
  • Masterplan Nasional: Kementerian Perhubungan dijadwalkan menyelesaikan rencana induk pengembangan seluruh lintasan penyeberangan utama pada kuartal III 2026.

Sebagai akhir dari wawancara, Khoiri menegaskan, “Kita harus melihat ini bukan hanya sebagai masalah infrastruktur, tapi juga kebijakan. Tanpa visi 20-30 tahun ke depan, kita akan selamanya terjebak di jalan antrean.” Dengan 50 juta penduduk di wilayah Nusantara Tenggara bergantung pada keandalan penyeberangan ini, solusi infrastruktur strategis menjadi lebih daripada kebutuhan—ia adalah investasi pada masa depan kawasan yang tidak bisa ditunda lagi.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.

Tinggalkan Balasan

Tutup