Ilegal dan Fasilitas Buruk, Disnakertrans Riau Bekukan LPK PT RTC

Plat Merah – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau resmi membekukan sementara seluruh aktivitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) PT RTC yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang. Pembekuan dilakukan setelah ditemukan pelanggaran berat berupa ketiadaan izin operasional dan fasilitas asrama yang tidak layak huni.

Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rakhmat, mengungkapkan bahwa lembaga tersebut telah beroperasi secara ilegal selama kurang lebih satu tahun. Selama periode itu, LPK PT RTC telah merekrut dan melatih sekitar 100 orang peserta didik dari berbagai kabupaten/kota di Riau.

Dapat Pendidikan Gratis, 225 Siswa Sudah Ditampung di Sekolah Rakyat Riau

P Pendidikan

9 jam

Tim Pengawas Ketenagakerjaan melakukan sidak setelah menerima aduan masyarakat. Dalam pemeriksaan, ditemukan bahwa seluruh dokumen legalitas, termasuk izin operasional, belum memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, fasilitas asrama bagi peserta didik dinilai sangat buruk dan jauh dari kelayakan huni yang manusiawi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam di lokasi sidak, seluruh instrumen persyaratan, izin operasional, dan dokumen legalitas lainnya dari LPK PT RTC terbukti belum memenuhi standardisasi yang diwajibkan oleh negara. Atas dasar pelanggaran fundamental tersebut, kami langsung menyegel dan menghentikan sementara seluruh aktivitas kelembagaan di sana,” tegas Roni Rakhmat.

Kadisdik Riau: Jangan Paksakan Anak Masuk Sekolah Favorit Jika Nilai Rendah

P Pendidikan

3 jam

Sebagai tindak lanjut, Tim Pengawas Ketenagakerjaan menerbitkan Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan atau Operasional LPK PT RTC. Surat sanksi administratif ini ditandatangani oleh dua orang fungsionaris Pengawas Ketenagakerjaan, Direktur Keuangan perusahaan terafiliasi, serta diketahui oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Riau.

Roni Rakhmat menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan komitmen Pemprov Riau dalam menertibkan iklim investasi ketenagakerjaan. Tujuannya adalah memastikan seluruh pengelola LPK di Riau patuh pada koridor hukum, memberikan jaminan keselamatan kerja, serta melindungi hak masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikasi keahlian.

Tambang Ilegal di Kawasan IKN Terbongkar, Kerugian Negara Rp 4,4 Triliun

H Headline

334 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.