Sekolah Rakyat: Harapan Baru Pendidikan Gratis bagi Keluarga Miskin Ekstrem
Plat Merah – Di tengah ironi pembongkaran Perpustakaan Gasibu di Bandung yang menyoroti rendahnya literasi Jawa Barat, pemerintah justru meluncurkan program ambisius: sekolah rakyat. Inisiatif ini menjadi sorotan karena menawarkan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, sekaligus menjawab tantangan akses pendidikan yang merata.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengumumkan bahwa sebanyak 911 rumah siswa sekolah rakyat telah memenuhi syarat untuk direnovasi. Program bedah rumah ini merupakan kerja sama antara Kemensos dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Dari target 10.000 rumah tahun ini, 2.000 telah diverifikasi, dan 911 di antaranya lolos. Namun, banyak rumah yang tidak memenuhi syarat karena masalah kepemilikan tanah atau lokasi yang terpencar. Gus Ipul mengusulkan agar syarat kepemilikan tanah cukup dengan surat keterangan dari RT/RW, dan tidak ada lagi batas minimal jumlah rumah per desa.
Kisah haru mewarnai pelaksanaan sekolah rakyat di berbagai daerah. Di Semarang, para orangtua siswa sekolah rakyat Rowosari melepas anak-anak mereka dengan air mata. Kaminem, seorang pekerja rumah tangga berpenghasilan Rp500 ribu per bulan, rela mengikhlaskan putrinya Ela (13) tinggal di asrama demi masa depan yang lebih baik. “Berharapnya dia jadi anak yang pinter, cerdas, sholehah,” ujarnya. Sekolah Rakyat menawarkan sistem asrama penuh, pendidikan gratis, pengawasan anti-bullying, serta kurikulum nasional dengan pendekatan karakter dan teknologi AI.
Perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dengan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dan SMA Unggul Garuda dijelaskan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem dan berasrama, sementara SNT untuk semua kalangan tanpa asrama, dan SMA Unggul Garuda hanya untuk SMA berasrama. SNT juga meliputi jenjang SMP dan SMA.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah Rp3,5 triliun pada 2027 untuk membiayai proyek publik, termasuk pembangunan sekolah. Gubernur Pramono Anung menegaskan dana tersebut akan digunakan untuk hal-hal mendasar dan jangka panjang, seperti LRT, RSUD, dan sekolah. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan.
Kesimpulannya, sekolah rakyat hadir sebagai solusi konkret bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mengakses pendidikan berkualitas. Meskipun masih ada tantangan seperti verifikasi rumah dan kesiapan orangtua melepas anak, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk renovasi rumah dan penerbitan obligasi daerah, menjadi sinyal positif bahwa pemerintah serius memajukan pendidikan di Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.