Pemprov Jatim Renovasi 1.700 RTLH Bersama Kodam Brawijaya Sepanjang 2026
Kolaborasi 17 Tahun Pemprov Jatim dan Kodam Brawijaya
Plat Merah – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kodam Brawijaya memperpanjang program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga 2026. Program yang dimulai sejak 2009 ini telah menjadi ikon sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat rentan. Tahun ini, anggaran mencapai Rp42,5 miliar untuk renovasi 1.700 unit RTLH di 18 wilayah Kodim, dengan fokus khusus di Pulau Madura.
Program 2026: Angka, Wilayah, dan Distribusi
| Wilayah | Jumlah RTLH 2026 |
|---|---|
| Bangkalan | 94 unit |
| Sampang | 94 unit |
| Pamekasan | 94 unit |
| Sumenep | 95 unit |
| Total Madura | 377 unit |
Setiap keluarga penerima mendapat bantuan Rp25 juta per unit, dengan rincian biaya meliputi material bangunan, upah pekerja, dan biaya pengawasan. Di luar Madura, program ini tersebar di wilayah Jatim seperti Malang, Surabaya, dan Jember.
Riwayat Program dan Capaian
Sejak 2009, kolaborasi ini telah memperbaiki 154.399 rumah dengan anggaran lebih dari Rp1,24 triliun. Program tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, melainkan juga pada peningkatan sanitasi. Sejak 2019, 2.062 jamban keluarga telah dibangun di lokasi yang sama.
Dampak Sosial dan Ekonomi
- Kesehatan: Penyediaan jamban keluarga mengurangi risiko penyakit cacingan dan diare, terutama di zona kumuh.
- Ketenagakerjaan: Proyek ini menciptakan lapangan kerja sementara bagi tukang bangunan, sopir, dan teknisi.
- Kemiskinan: Pemilik RTLH umumnya termasuk keluarga dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan, sehingga program ini berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem.
Kronologi Kolaborasi
| Tahun | Capaian |
|---|---|
| 2009 | Program dimulai dengan renovasi 2.000 RTLH |
| 2019 | Diluncurkannya program jamban keluarga |
| 2025 | 154.399 RTLH telah direnovasi |
| 2026 | Target 1.700 RTLH dan 3.000 jamban baru |
Tantangan dan Kritik
Program ini mendapat apresiasi luas, namun beberapa kritik terkait efisiensi anggaran dan kualitas hasil. Laporan independen pada 2024 menemukan 5,7% dari RTLH yang direnovasi mengalami kerusakan dalam waktu 18 bulan. Selain itu, distribusi anggaran dinilai tidak merata, dengan wilayah pesisir seperti Banyuwangi dan Situbondo masih memiliki RTLH tertinggi per kapita.
Prospek Masa Depan
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, kolaborasi ini akan diperluas ke sektor perumahan inklusif dan pengurangan risiko bencana. Dalam rencana lima tahunan 2026-2030, Pemprov Jatim akan mengalokasikan Rp650 miliar untuk program RTLH, mencakup renovasi 9.000 unit dan pembangunan 15.000 jamban.
Pelaksanaan program 2026 terancam tantangan logistik akibat kenaikan harga material hingga 30% sejak 2025. Namun, pihak Kodam Brawijaya berkomitmen untuk mempercepat proses lelang dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meminimalkan inflasi anggaran.
Program ini juga menjadi studi kasus sinergi antara pemerintah daerah dan pihak militer dalam menyelesaikan isu sosial. Dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan camat, desa, dan komunitas, program RTLH diharapkan menjadi model pembangunan inklusif di daerah lain.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.