Reses DPRD Sumsel di Gajah Mati Soroti Kebutuhan Infrastruktur dan Solusi Pertanian
Latar Belakang kegiatan reses DPRD Sumsel
Plat Merah – Kegiatan reses anggota DPRD Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) IX di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, mengungkap sejumlah isu krusial yang dihadapi masyarakat. Dengan jumlah penduduk sekitar 3.600 jiwa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun, desa ini menghadapi tantangan infrastruktur, akses pertanian, dan pengembangan sosial. Kepala Desa Gajah Mati, Arianto, dalam sambutannya menekankan pentingnya perbaikan akses jalan utama menuju Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) serta solusi pembukaan lahan tanpa melanggar aturan pembakaran.
Kebutuhan infrastruktur jalan: Penghubung vital untuk ekonomi lokal
Jalan penghubung antara Kecamatan Sungai Keruh dan PALI disebut Jayadi, perwakilan masyarakat, sebagai akses utama aktivitas warga, terutama untuk distribusi hasil pertanian dan kebutuhan harian. Jalan ini, yang kondisinya rusak sejak 2019 akibat hujan deras dan aktivitas truk berat, menjadi penghambat produktivitas pertanian. Dengan biaya transportasi yang melonjak hingga 30% akibat jalan tidak layak, petani mengalami kerugian signifikan. DPRD Sumsel, dalam tanggapannya, mengungkapkan bahwa Pemkab Musi Banyuasin telah mengalokasikan Rp10 miliar pada 2026 untuk perbaikan jalan, termasuk ruas ini. Namun, warga menuntut percepatan proses tender dan penyelesaian dalam 6 bulan ke depan.
| Paket Pekerjaan | Panjang Jalan | Anggaran | Status |
|---|---|---|---|
| Perbaikan Jalan Sungai Keruh-PALI | 12 km | Rp2,5 miliar | Tahap Verifikasi |
| Pembuatan Drainase | – | Rp750 juta | Dalam Pengajuan |
Permasalahan pembukaan lahan pertanian: Antara konservasi dan produktivitas
Kebijakan larangan pembakaran lahan, yang diterapkan sejak 2020, memicu tantangan bagi petani di Gajah Mati. Amrullah, warga yang juga pengelola koperasi pertanian, mengeluhkan keterbatasan akses alat berat. Meski Pemkab menyediakan 10 unit excavator, biaya operasional (BBM dan upah operator) mencapai Rp400.000 per jam, jauh di atas kemampuan petani skala kecil. Solusi yang diajukan warga termasuk:
- Pengadaan alat berat mandiri di tingkat desa
- Bantuan dana insentif untuk pembukaan lahan ekologis
- Pelatihan penggunaan alat berat modern
Kronologi usulan dan respons pemerintah
| Tanggal | Kegiatan | Hasil |
|---|---|---|
| 2023 | Reses DPRD Dapil IX | Usulan alat berat ditindaklanjuti |
| 2024 | Pengadaan 10 excavator | Tersedia, namun biaya operasional tinggi |
| 2026 | Reses terkini di Gajah Mati | Usulan jalan dan pelatihan alat berat |
Pengembangan sosial dan keagamaan
Ketua Pengajian Desa Gajah Mati, Maryani, mengusulkan bantuan pengeras suara untuk kegiatan ibadah yang jumlahnya meningkat 25% sejak 2022. Usulan ini sesuai dengan rencana pemerintah daerah yang akan memprioritaskan bantuan alat keagamaan di 10 desa terpencil, termasuk Gajah Mati. Sementara itu, program santunan kematian Rp1 juta per warga, yang diapresiasi warga, menjadi contoh inovasi desa dalam pemberdayaan sosial.
Dampak dan implikasi kebijakan
Realisasi usulan warga akan berdampak ganda:
- Efisiensi biaya transportasi hingga 40% dengan perbaikan jalan
- Peningkatan produksi pertanian 15-20% lewat akses alat berat
- Penguatan ekosistem keagamaan melalui dukungan infrastruktur
Namun, tantangan tetap ada. DPRD Sumsel perlu memastikan transparansi anggaran Rp10 miliar untuk jalan, sementara Pemkab harus mengatasi ketergantungan petani pada alat berat milik daerah.
Anggota DPRD Sumsel menutup sesi dengan menegaskan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi ini dalam rapat paripurna Agustus 2026. Masyarakat diimbau memanfaatkan kanal pengaduan resmi untuk memantau progres realisasi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.