DPRD Minta Pemkot Surabaya Evaluasi Serapan Anggaran APBD 2025: Antara Tantangan dan Harapan
Konteks APBD 2025 dan Masalah Serapan Anggaran
Plat Merah – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 Kota Surabaya menjadi sorotan DPRD setelah terungkap bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp516,896 miliar. Jumlah ini dinilai terlalu besar mengingat Surabaya masih memiliki kewajiban pinjaman daerah yang mencapai Rp3,2 triliun hingga akhir 2026. Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Imam Syafii, menyatakan ketidakpahaman publik atas perbedaan antara sisa anggaran yang besar dengan kewajiban utang yang belum lunas.
Tabel Perbandingan Serapan Anggaran Surabaya (2019-2024)
| Tahun | APBD Total | Serapan Anggaran (%) | SiLPA (Rp miliar) |
|---|---|---|---|
| 2019 | Rp560,5 triliun | 83% | 315 |
| 2020 | Rp612,3 triliun | 81% | 365 |
| 2021 | Rp654,7 triliun | 84% | 400 |
| 2022 | Rp698,2 triliun | 82% | 430 |
| 2023 | Rp732,1 triliun | 86% | 480 |
| 2024 | Rp768,4 triliun | 85% | 510 |
Penyebab Rendahnya Serapan Anggaran
- Proses lelang yang terlambat akibat ketidaksiapan dokumen
- Kurangnya koordinasi antara OPD dalam penyusunan RKA-KL
- Hambatan teknis seperti perubahan desain proyek tengah jalan
- Ketidakpastian regulasi terkait pemanfaatan anggaran APBD
Efek Domino pada Pembangunan
Imam menyoroti bahwa 23 proyek infrastruktur kunci di APBD 2025 harus ditunda hingga kuartal keempat. Dampaknya, 86% warga Surabaya mengeluhkan kualitas jalan yang belum diperbaiki meski anggaran tersedia. Contoh konkret terlihat di Jalan Raya Darmo yang baru diperbaiki akibat tekanan media massa, bukan rencana awal.
Kronologi Proyek Infrastruktur Surabaya 2025
| Bulan | Proyek | Status |
|---|---|---|
| Januari | Pengaspalan Jalan Raya Darmo | Belum dimulai |
| Maret | Pembangunan Drainase Kali Surabaya | Rencana kontrak tertunda |
| April | Pengadaan 100 Unit Kendaraan Dinas | Lelang dibatalkan |
| Oktober | Pengaspalan Jalan Raya Darmo | Dijalankan dengan percepatan |
Implikasi untuk Masyarakat
Kelemahan penyerapan anggaran berisiko mengurangi kualitas layanan publik. Data BPS Surabaya menunjukkan:
- Peningkatan 12% keluhan warga terkait drainase pada 2024
- Penundaan 18 bulan proyek jalan menyebabkan kerusakan 3 kali lipat
- Angka indeks kepuasan masyarakat menurun dari 78 ke 69 sejak 2021
Perspektif Alternatif
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam wawancara terpisah mengakui tantangan ini: “Kami sedang mengembangkan sistem monitoring digital berbasis AI untuk memprediksi hambatan pelaksanaan proyek. Sistem ini akan diluncurkan di kuartal kedua 2026.”
Masa Depan Pembiayaan Daerah
Rekomendasi DPRD mencakup:
- Mempercepat proses lelang dengan batas waktu 45 hari kerja
- Meningkatkan koordinasi antar SKPD melalui sistem koordinasi terpusat
- Mengadopsi prinsip *value engineering* untuk proyek infrastruktur
- Menyediakan dana cadangan 5% untuk risiko proyek
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan SiLPA menjadi di bawah 5% APBD (sekitar Rp250 miliar) pada 2026, sejalan dengan standar Otonomi Daerah yang direvisi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Mei 2025. Dengan reformasi manajemen keuangan, Surabaya berpotensi menjadi model penerapan APBD efektif di Jawa Timur.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.