Wali Kota Probolinggo Dorong Penguatan Peran RTRW dalam Pelayanan Administrasi

Latar Belakang Penguatan Peran RTRW

Plat Merah – Di era digitalisasi pemerintahan, peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) semakin kritis sebagai mitra pemerintah daerah. Kota Probolinggo, yang memiliki 7 kecamatan dan 43 kelurahan, mengandalkan jaringan RT/RW yang mencapai 1.243 RT dan 189 RW untuk menjangkau 230.000 penduduk. Wali Kota Aminuddin menilai, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran besar, tetapi pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Analisis Strategi Wali Kota Probolinggo

Wali Kota Aminuddin menjelaskan bahwa RT/RW bukan hanya pengurus administrasi, melainkan juga agen transformasi sosial. “RT/RW harus menjadi pendengar aktif kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan KTP, KK, hingga bantuan sosial,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyoroti tiga pilar strategis:

Program Peta Cinta Jember: Transformasi Pelayanan KTP-el yang Terjangkau ke Pemukiman Terpencil

B Berita

6 hari

• Penataan Administrasi: Pemkot menyiapkan aplikasi berbasis web untuk memudahkan RT/RW mengelola data kependudukan.
• Koordinasi Wilayah: Program pelatihan rutin diadakan untuk meningkatkan kapasitas RT/RW dalam penanganan konflik sosial.
• Ekonomi Kerakyatan: RT/RW diminta ikut mengidentifikasi UMKM potensial untuk fasilitas permodalan.

Kronologi Inisiatif Pemkot Probolinggo

Langkah penguatan RT/RW sejalan dengan agenda pembangunan Kota Probolinggo sejak 2023:

Dampak dan Tantangan

Program ini berpotensi mengurangi beban Dinas Kependudukan hingga 40% dengan memanfaatkan RT/RW sebagai unit layanan terdepan. Namun, tantangan tetap ada:

1. Keterbatasan SDM RT/RW yang rata-rata berusia di atas 50 tahun.
2. Miskinnya akses internet di perdesaan yang menghambat digitalisasi.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme administrasi.

Komitmen Infrastruktur dan Keamanan

Untuk mendukung inisiatif ini, Pemkot telah menetapkan anggaran Rp150 miliar pada APBD 2026 untuk:

Meranti Perjuangkan APBN 2027, Bupati Asmar Dorong Percepatan Infrastruktur Daerah Perbatasan

P Politik

18 hari

Wawasan dari Narasumber

Narasumber dari Disdukcapil, Iwan Setiawan, menekankan bahwa RT/RW perlu memperbarui data kependudukan setiap 3 bulan. “Jika data real-time tersedia, bantuan sosial bisa disalurkan tanpa ada yang tertinggal,” ujarnya. Data pendukung menunjukkan 85% keluhan masyarakat terkait administrasi terjadi karena ketidakakuratan data.

Prospek Jangka Panjang

Dengan penguatan RT/RW, Kota Probolinggo berupaya mencapai target ODP (One Data Probolinggo) hingga 2030. Program ini diharapkan menjadi model pemerintahan partisipatif yang bisa dicontoh daerah lain. Dalam wawancara terpisah, pengamat pemerintahan Achmad Fauzi menilai, “Kunci keberhasilan ada pada komitmen pemerintah mempertahankan anggaran dan dukungan teknologi.”

Langkah Wali Kota Aminuddin ini menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik tidak melulu bergantung pada kebijakan besar, tetapi juga pada kepekaan terhadap fondasi pemerintahan yang ada di tingkat lingkungan. Dengan RT/RW yang kuat, Kota Probolinggo berharap mampu mewujudkan kota yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

BPS Jember Kerahkan 2.456 Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026: Upaya Pemetaan Komprehensif dan Transformasi Data Digital

B Berita

17 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.