Kolaborasi Militer dan Pemerintah Kaur Selatan dalam Penertiban Hewan Ternak

Latar Belakang Program Penertiban

Plat Merah – Kabupaten Kaur, khususnya wilayah Kaur Selatan yang merupakan ibu kota, akhir-akhir ini dihadapkan pada tantangan signifikan terkait kelolaan hewan ternak. Maraknya ternak liar yang berkeliaran di fasilitas umum, terutama di sekitar Lapangan Merdeka Bintuhan, telah memicu keluhan masyarakat. Masalah ini tidak hanya mengurangi estetika kota tetapi juga berpotensi menciptakan risiko kesehatan dan keamanan.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pemerintahan Kecamatan Kaur Selatan bekerja sama dengan Bintara Urusan Dalam (Batuud) Koramil 408-04/Kaur Selatan menggelar sosialisasi penertiban hewan ternak pada 7 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran perwakilan pemerintah, termasuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kaur Selatan.

Dinas Pertanian Kaur Tingkatkan Pengawasan Penyaluran Pupuk Subsidi demi Ketahanan Pangan

R Regional

10 jam

Peran Aktif Koramil dalam Inisiatif Penertiban

Peltu Haryono, Bintara Urusan Dalam Koramil 408/Kaur Selatan, menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib, aman, dan nyaman. “Kedisiplinan pemilik hewan adalah kunci utama program ini. Dengan menyadarkan masyarakat agar mengandangkan ternak, kita bisa meminimalisir hewan liar yang mengganggu keindahan kota,” ujarnya.

Dampak Program terhadap Masyarakat

Program ini diharapkan mampu mengurangi konflik sosial akibat ternak liar. Menurut data sementara dari Dinas Peternakan Kabupaten Kaur, sekitar 32% wilayah kota masih dilalui ternak yang tidak terkelola. Dengan penertiban, diharapkan:

• Penurunan risiko penyakit yang menyebar dari hewan ke manusia
• Peningkatan keindahan kota yang mendukung destinasi pariwisata lokal
• Penguatan aturan hukum yang berlaku secara konsisten

Strategi Komunikasi dan Edukasi

Untuk memastikan keberhasilan program, pihak terkait menerapkan pendekatan edukasi berbasis komunitas. Selain sosialisasi massal, warga juga didorong untuk melaporkan pelanggaran melalui:

1. Hotline pemerintah kecamatan
2. Media sosial resmi akun desa
3. Papan informasi di kantor desa

Dalam wawancara terpisah, Camat Kaur Selatan menyatakan, “Kami tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menawarkan solusi bagi warga yang kesulitan mengandangkan ternak, seperti penyediaan kandang komunal.”

Kronologi Pelaksanaan

Tantangan dan Solusi

Kendala utama yang dihadapi termasuk:

• Kurangnya kesadaran warga tentang aturan
• Biaya operasional kandang komunal
• Resistensi dari pemilik ternak tradisional

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan ternak modern dan memberikan insentif berupa bantuan pakan atau vaksinasi gratis bagi yang mematuhi aturan.

Proyeksi Jangka Panjang

Komitmen ini sejalan dengan target pemerintah daerah yang ingin menjuarai lomba kota sehat nasional dalam 2 tahun ke depan. Dengan mengatasi masalah ternak liar, Kabupaten Kaur diharapkan menjadi contoh inovasi pengelolaan kota kecil di Sumatera Selatan.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.