Dinas Lingkungan Hidup Jembrana Gandeng Satpol PP Pantau Pemilahan Sampah ke TPA Peh

Latar Belakang Kebijakan Nasional dan Lokal

Plat Merah – Pada 9 Maret 2026 Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan instruksi tegas untuk menghentikan praktik open dumping di seluruh Indonesia. Instruksi tersebut menuntut semua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) beralih ke sistem yang hanya menerima sampah anorganik dan residu akhir, sementara sampah organik wajib dikelola secara mandiri menjadi kompos atau produk bernilai lainnya. Kabupaten Jembrana, dengan TPA Peh yang telah mengalami overload, menjadi fokus implementasi kebijakan tersebut.

Apel Konsolidasi Besar-besaran

Pada 6 Juli 2026, Dinas Lingkungan Hidup serta Perumahan dan Kawasan Permukiman (LHPKP) Jembrana menggelar apel konsolidasi berskala besar. Apel ini tidak sekadar seremonial; ia berfungsi sebagai titik tolak operasional bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Satpol PP, petugas pasar, dan tokoh masyarakat. Wayan Putra Mahardika, Plt. Kepala Dinas LHPKP, menegaskan bahwa tujuan utama adalah “membatasi sampah organik yang masuk ke TPA, hanya residu dan anorganik yang boleh”.

Wako Hendri Arnis Instruksikan Pembenahan dan Penguatan Layanan Pengunjung di PDIKM Padang Panjang

R Regional

2 hari

Kolaborasi Lintas Sektor

Kolaborasi ini mencakup tiga pilar utama:

• Pengawasan Lapangan: Satpol PP menambah jumlah patroli di pasar tradisional, area pemukiman, dan sekitar TPA Peh.
• Sosialisasi Intensif: Tim gabungan melakukan edukasi langsung tentang cara memisahkan sampah organik dan anorganik.
• Penyediaan Infrastruktur: Persiapan instalasi pengolah sampah organik berkapasitas besar di TPA Peh dalam satu bulan ke depan.

Rangkaian Kegiatan dan Kronologi

Strategi Pemilahan Sampah di Tingkat Rumah Tangga

Warga diminta memisahkan sampah menjadi dua kategori utama:

1. Sampah Organik: Sisa dapur, sisa sayur, buah, dan bahan organik lainnya yang akan diproses menjadi kompos.
2. Sampah Anorganik: Plastik, kaca, logam, kertas, serta residu yang tidak dapat terurai secara alami.

Setiap rumah tangga diharapkan menyiapkan tempat terpisah dan menaruhnya ke dalam kontainer yang telah disediakan di setiap sudut lingkungan. Petugas lapangan akan memeriksa kepatuhan dan mencatat pelanggaran.

Dampak Lingkungan dan Kesehatan

Open dumping di TPA Peh selama bertahun‑tahun menimbulkan sejumlah masalah serius:

• Kontaminasi air tanah akibat leachate (cairan lindi) yang meresap ke lapisan akifer.
• Emisi metana dan gas berbahaya lainnya yang meningkatkan risiko kebakaran.
• Peningkatan vektor penyakit seperti tikus, nyamuk, dan lalat, berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

Dengan memindahkan sampah organik ke proses kompos, potensi emisi metana dapat berkurang hingga 30% menurut studi EPA, sekaligus menghasilkan pupuk organik yang dapat mendukung pertanian lokal.

Hibah Ormas Kota Malang Turun Drastis Jadi Rp975 Juta, Dampak Pemotongan Anggaran 2026

R Regional

2 hari

Implikasi Ekonomi dan Sosial

Penerapan kebijakan ini membuka peluang ekonomi baru. Kompos yang dihasilkan dapat dijual kepada petani atau digunakan dalam program pertanian perkotaan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Selain itu, penciptaan lapangan kerja di sektor pengolahan organik diperkirakan menambah 50‑70 posisi kerja langsung di Jembrana.

Dari sisi sosial, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah berpotensi memperkuat ikatan komunitas. Namun, tantangan tetap ada: penegakan sanksi bagi pelanggar, kebutuhan pelatihan bagi petugas pasar, serta penyediaan kontainer yang memadai.

Penegakan Hukum dan Sanksi

Kepala Satpol PP, I Ketut Eko Susila Artha Permana, menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum akan ditegakkan secara tegas. Sanksi yang direncanakan meliputi:

• Denda administratif mulai Rp500.000 untuk pelanggaran pertama.
• Pencabutan izin usaha bagi pedagang pasar yang berulang kali melanggar.
• Penertiban area dengan pengangkutan sampah secara paksa bagi rumah tangga yang tidak mematuhi.

Prosedur penegakan akan dilengkapi dengan dokumentasi foto dan laporan digital yang terintegrasi ke sistem monitoring Dinas LHPKP.

Harapan dan Langkah Kedepan

Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari berkurangnya volume sampah organik di TPA Peh, tetapi juga dari perubahan perilaku jangka panjang masyarakat Jembrana. Pemerintah daerah menargetkan penurunan 70% sampah organik yang masuk ke TPA dalam setahun pertama, sekaligus menghasilkan minimal 10.000 ton kompos per tahun.

Keterlambatan Perpanjangan IUP di Kaltim Menjerat 15.000 Pekerja dan Warga

R Regional

3 hari

Dengan dukungan Satpol PP, Dinas LHPKP, serta partisipasi aktif warga, Jembrana berpeluang menjadi contoh model pengelolaan sampah terintegrasi yang dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.

Transformasi ini menandai langkah penting menuju Indonesia yang bebas open dumping, lebih hijau, dan lebih sehat bagi generasi mendatang.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.