Jembatan di Bantul Berisiko Longsor, DPRD DIY Desak Mitigasi Bencana Dipercepat
PlatMerah.com, Bantul – Komisi A DPRD DIY menemukan potensi longsor di sekitar jembatan Jalan Sembungan, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, pada Kamis (3/7). Temuan ini didapat saat monitoring risiko bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul dan tokoh masyarakat.
Struktur penopang jembatan mengalami keretakan dan kondisi tanah di bantaran sungai bergeser. Kondisi ini dinilai berisiko mengancam keselamatan warga karena jalur tersebut memiliki arus lalu lintas yang cukup padat.
Temuan di Lapangan
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan kondisi struktur penopang dan tanah di kawasan bantaran sungai tersebut tergolong sangat labil dan sudah bergeser. Tebing sungai saat ini hanya ditopang oleh perakaran pohon bambu.
“Kondisi struktur penopang dan tanah di kawasan bantaran sungai tersebut tergolong sangat labil dan sudah bergeser, tebing sungai hanya ditopang oleh perakaran pohon bambu. Kita catat ada potensi bahaya dan padatnya arus lalu lintas di jalur tersebut,” kata Eko Suwanto, Kamis (3/7).
Desakan Penanganan Segera
Menurut Eko, penanganan jangka pendek diperlukan untuk mengurangi risiko bencana di lokasi tersebut. DPRD DIY akan membahas langkah teknis bersama pihak terkait dalam rapat kerja yang dijadwalkan pada Senin pekan depan.
“Hari ini teman-teman Komisi A ditemani BPBD Kabupaten Bantul bersama tokoh-tokoh masyarakat melihat ada potensi bencana longsor di sepanjang sungai ini. Arus lalu lintasnya juga cukup padat, sehingga keselamatan pengguna jalan maupun keselamatan warga harus dikedepankan. Harapan saya Pak Bupati Bantul harus cekat-ceket menyelesaikan ini untuk memastikan keselamatan warga sekitar,” ujar Eko.
Dampak Musim Kemarau
Selain persoalan infrastruktur rawan bencana, Komisi A DPRD DIY juga menyoroti dampak musim kemarau yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Wilayah terdampak berada di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman.
Eko mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung mitigasi bencana kekeringan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
“Kita sudah menerima laporan dampak bencana musim kemarau. Mitigasi dampak bencana diperlukan agar masyarakat tetap tercukupi kebutuhan air bersih. Tentu pemda harus tangani dengan gerak cepat sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Anggaran harus memadai untuk mendukung mitigasi bencana kekeringan,” jelas Eko.
Konsep Sungai Aman Bencana
Komisi A DPRD DIY mendorong adanya pola penanganan bencana yang lebih komprehensif, termasuk pengelolaan kawasan sungai untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Salah satu konsep yang akan dibahas adalah pembentukan program “Sungai Aman Bencana”.
Konsep tersebut nantinya akan dirumuskan bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) sebagai upaya memperkuat mitigasi kawasan sungai, melengkapi program yang sudah berjalan seperti Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Tangguh Bencana, dan Satuan Pendidikan Aman Bencana.
“Ada kebutuhan gerak cepat penanganan jangka pendek, sekaligus perlu juga regulasi dan konsep baru penanganan sungai secara komprehensif. Senin depan kita koordinasi, merumuskan bersama BBWSO apa yang disebut dengan Sungai Aman Bencana,” tegas Eko.
Eko berharap konsep mitigasi berbasis sungai tersebut dapat menjadi langkah baru dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana di DIY.
“Kita sudah punya Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Tangguh Bencana, punya Satuan Pendidikan Aman Bencana, ke depan saya mohon dukungan masyarakat untuk kita lahirkan Sungai Aman Bencana,” tutupnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.