Presiden Harus Bersikap Menanggapi Sinyal dari Gereja di Papua

PlatMerah.com, Jayapura – Komisi I DPR Papua mengingatkan pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah tegas menyikapi sinyal penting yang diberikan oleh gereja-gereja di Tanah Papua. Langkah ini muncul setelah sejumlah denominasi gereja membentuk Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative (HONAI) atau West Papua Humanitarian Crisis Centre sebagai respons terhadap berbagai persoalan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Sekretaris Komisi I DPR Papua, Hermes Hein Ohee, menilai keterlibatan gereja dalam merespons isu kemiskinan, pengungsian, dan konflik bersenjata menjadi indikasi adanya masalah serius yang belum terselesaikan di Papua. Menurutnya, apabila gereja-gereja sudah turun tangan secara langsung, hal ini menunjukkan kegagalan sistem pemerintahan dalam mengatasi kondisi masyarakat Papua.

Mendagri Pastikan Data Kependudukan Jadi Basis Penyaluran Bansos di Biak

B Berita

41 hari

Peran Gereja sebagai Sinyal Krisis

HONAI merupakan wadah bersama yang dibentuk oleh beberapa denominasi gereja di Papua sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis kemanusiaan. Pembentukan organisasi ini mendapat dukungan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Hermes Hein Ohee menegaskan bahwa keterlibatan gereja merupakan tanda bahwa pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat belum mampu mengatasi masalah yang ada. Jika suara pemerintah provinsi tidak didengar, sedangkan gereja harus turun tangan, hal tersebut mencerminkan adanya ketidakteraturan dalam sistem pemerintahan republik ini.

DPD RI Desak Evaluasi Kebijakan Transfer ke Daerah demi Keberlangsungan PPPK

P Politik

63 hari

Kebutuhan Langkah Kebijakan Lebih Lanjut

Selain mendukung pembentukan HONAI, DPR Papua juga mengingatkan pemerintah pusat untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang sampai saat ini belum mampu menjamin kesejahteraan masyarakat Papua secara optimal. Hermes menyarankan bahwa jika Otsus tidak cukup, maka perlu dipikirkan kebijakan yang lebih jauh dan menyeluruh di atas Undang-Undang tersebut.

Situasi ini menunjukkan pentingnya perhatian serius dari pemerintah pusat dalam menangani persoalan kemiskinan, pengungsian, dan konflik kekerasan di Tanah Papua. Langkah strategis yang cepat dan tepat diharapkan dapat mengatasi krisis yang tengah berlangsung agar masyarakat Papua dapat menikmati kehidupan yang lebih aman dan sejahtera.

Ketum TP PKK Ajak Pelajar Biak Cintai Tanah Air Lewat Wisata Bahari

P Pariwisata

31 hari

Pemerintah pusat diharapkan agar tidak mengabaikan sinyal yang disampaikan oleh lembaga keagamaan yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Papua. Respons yang tepat akan memperkuat stabilitas dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk pembangunan di wilayah tersebut.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.