Yusril Bahas RUU Hak Cipta dan Keamanan Siber Bersama Perusahaan Teknologi AS-ASEAN
PlatMerah.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan US-ASEAN Business Council (USABC) dan perwakilan perusahaan teknologi global untuk membahas sejumlah rancangan regulasi penting, termasuk RUU Hak Cipta dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Diskusi berlangsung di Ruang Rapat Menteri Koordinator, Jakarta, Selasa (22/9/2026), dengan fokus pada perkembangan kebijakan ekonomi digital, pemanfaatan data, kecerdasan buatan (AI), serta keamanan siber.
Pembahasan RUU Hak Cipta dan AI
Dalam pembahasan RUU Hak Cipta, Yusril menegaskan perlunya memperhatikan kepentingan berbagai pihak, yakni platform penyedia layanan, perusahaan teknologi, pencipta karya, serta masyarakat. Ia menyoroti tantangan yang muncul seiring berkembangnya penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya perlindungan hak cipta tetap menjadi prioritas utama.
“Perkembangan zaman mendorong penggunaan AI dalam aktivitas sehari-hari, namun perlindungan terhadap pencipta karya tetap sangat penting. Kepentingan platform, pencipta, dan masyarakat harus diakomodasi secara seimbang,” ujar Yusril.
RUU Satu Data Indonesia dan Kepastian Hukum
Pembahasan juga mencakup RUU Satu Data Indonesia, khususnya aspek hukum seperti otoritas dan mekanisme transfer data lintas negara, pemanfaatan data terbuka dan tertutup, serta pembagian kewenangan antar lembaga. Yusril menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam proses penyusunan kebijakan ini agar kepastian hukum bagi dunia usaha dapat terjamin.
“Sektor swasta perlu diberi ruang untuk menyampaikan masukan karena kebijakan ini berkaitan langsung dengan kepastian hukum dalam dunia usaha. Keterlibatan mereka penting agar kebutuhan bisnis dapat terakomodasi,” tambah Yusril.
Keamanan dan Ketahanan Siber
Menko Kumham juga membahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang dianggap krusial mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital. Yusril menyatakan bahwa keamanan ruang digital harus dijaga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, dan Satuan Siber TNI.
“Keamanan siber sangat penting untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman dari berbagai gangguan. Dunia usaha juga memiliki kepentingan besar dalam menciptakan lingkungan digital yang aman,” ujarnya.
Peran Kemenko Kumham dalam Konsultasi Regulasi
Yusril menegaskan Kemenko Kumham dapat menjadi wadah konsultasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, terutama dalam pembahasan regulasi yang berkaitan dengan hukum, investasi, dan transformasi digital.
“Kepastian hukum adalah kunci untuk keberlanjutan investasi. Kemenko Kumham berperan sebagai forum komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha agar regulasi yang dibuat dapat mendukung iklim investasi yang kondusif,” jelas Yusril.
Respons dari US-ASEAN Business Council
Chief Country Representative US-ASEAN Business Council Indonesia, Nugraheni Utami, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan Kemenko Kumham dalam berdialog dengan komunitas bisnis Amerika Serikat. Ia berharap interaksi ini dapat terus berlanjut agar perspektif industri dan praktik internasional dapat menjadi bagian dalam pengembangan kebijakan di Indonesia.
Upaya Memperkuat Konsultasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Melalui pertemuan ini, Kemenko Kumham berupaya memperkuat ruang konsultasi dengan dunia usaha dalam pembentukan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan isu hukum, investasi, digitalisasi, AI, tata kelola data, dan keamanan siber. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang seimbang dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.