DSI Dijadikan Senjata Utama Atasi Kebocoran Ekspor SDA Senilai Rp 15.980 Triliun
Plat Merah – Prasasti: DSI jadi instrumen atasi kebocoran Rp 15.980 triliun ekspor SDA [titlebase] menjadi sorotan utama dalam perdebatan kebijakan perdagangan sawit di Indonesia. Pemerintah, melalui peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), berupaya menutup celah kebocoran devisa yang diperkirakan mencapai angka fantastis tersebut.
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menegaskan bahwa DSI seharusnya tidak menjadi pengendali tunggal pasar sawit nasional. Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menekankan bahwa DSI lebih tepat berfungsi sebagai verifikator, regulator pendukung, dan pengawas melalui platform digital perdagangan sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir serta ekspor.
Menurut Mansuetus, skema DSI berpotensi memperpanjang rantai pasok (supply chain) dan menambah tekanan pada harga tandan buah segar (TBS). “Sekarang muncul lagi DSI yang berpotensi memperpanjang supply chain perdagangan dan memperbesar tekanan terhadap harga TBS,” ujarnya pada konferensi pers di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (28/5). Ia menambahkan bahwa mekanisme single window ekspor yang belum jelas dapat menimbulkan keraguan di pasar internasional, sehingga menurunkan daya saing produk sawit Indonesia.
Prasasti: DSI jadi instrumen atasi kebocoran Rp 15.980 triliun ekspor SDA [titlebase] juga menyoroti bagaimana skema baru dapat memunculkan lebih banyak trader lokal dengan kemampuan membeli minyak kelapa sawit (CPO) dari pabrik mandiri dengan harga lebih rendah. Kondisi ini, bila tidak diatur dengan ketat, dapat menekan harga TBS lebih jauh, merugikan petani kecil yang selama ini sudah menanggung beban biaya produksi tinggi.
POPSI menuntut kepastian regulasi dari pemerintah hingga Desember 2026. Mereka mengharapkan DSI menyusun rencana kerja yang jelas untuk perdagangan minyak sawit ke pasar internasional, termasuk prosedur perizinan, pelaporan real‑time, dan mekanisme penyaluran devisa. Dengan regulasi yang stabil, ekosistem industri sawit dapat tetap berfungsi secara normal tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.
Dalam konteks modernisasi, POPSI mendukung digitalisasi sistem perdagangan yang transparan, namun menolak sentralisasi yang dapat menciptakan monopoli baru. “Negara, pemerintah, dan/atau DSI seharusnya lebih tepat berperan sebagai regulator, verifikator, dan pengawas perdagangan sawit nasional, bukan menjadi pengendali tunggal perdagangan,” tegas Mansuetus. Ia mengusulkan pembangunan platform digital nasional sawit yang kuat, komprehensif, dan terintegrasi, yang mampu menggabungkan data produksi petani, PKS, refinery, stok CPO, transaksi domestik dan ekspor, dokumen perizinan, arus pembayaran, serta pelacakan pengiriman secara real time.
Prasasti: DSI jadi instrumen atasi kebocoran Rp 15.980 triliun ekspor SDA [titlebase] menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DSI, dan asosiasi petani. Tanpa sinergi yang tepat, upaya menutup kebocoran devisa dapat berbalik menjadi beban tambahan bagi petani dan mengganggu stabilitas harga komoditas di pasar global.
Secara keseluruhan, DSI memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis dalam menutup kebocoran ekspor SDA, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kerangka regulasi yang jelas, transparansi digital, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Jika semua elemen ini dapat terkoordinasi, Indonesia berpeluang meningkatkan penerimaan devisa dari sektor sawit sekaligus melindungi kesejahteraan petani.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.