Asosiasi Dapur MBG Tolak Politisasi Program Makan Bergizi, Desak Kepastian untuk Investor
Plat Merah – Asosiasi Dapur MBG tolak politisasi program makan bergizi, minta kepastian buat investor. Pernyataan itu mengemuka di tengah dinamika kebijakan Makan Bergizi Gratis yang kian memanas. Ratusan mitra di Jawa Timur mengaku cemas setelah Badan Gizi Nasional menerbitkan aturan baru. Mereka telah menginvestasikan dana besar, sebagian sampai miliaran rupiah, untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam pertemuan di Hotel Kampi, Surabaya, Minggu (21/6/2026), Asosiasi MBG Indonesia menghimpun aspirasi para mitra. Ketua Asosiasi MBG Indonesia M Turino Junaedi menekankan pentingnya sinergi dan kejelasan aturan. “Kami ingin pemerintah memberikan kepastian hukum dan operasional. Jangan sampai investasi yang sudah tertanam terancam oleh kebijakan yang berubah-ubah,” ujar salah satu perwakilan mitra. Asosiasi Dapur MBG tolak politisasi program makan bergizi, minta kepastian buat investor menjadi seruan utama dalam forum itu.
Kecemasan tidak hanya dirasakan di Jawa Timur. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) secara tegas menolak moratorium atau penghentian sementara program MBG saat libur sekolah. Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony menyebut, efisiensi anggaran bisa ditempuh dengan mengurangi rekrutmen PPPK di dapur MBG, bukan dengan menyetop program. “Moratorium akan memutus rantai pasok, mengganggu ribuan petani, peternak, UMKM, dan tenaga kerja. Ini bukan sekadar program pemerintah, tapi ekosistem ekonomi kerakyatan,” jelasnya dalam keterangan pers di Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).
Gapembi juga mempersoalkan terbitnya Surat Edaran Nomor 12 tertanggal 17 Juni 2026 yang dinilai bertentangan dengan Juknis BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 serta perjanjian kerja sama yang telah diteken. Alven menegaskan, para mitra tidak pernah dilibatkan dalam perumusan aturan. “Kami tidak diajak berkolaborasi. Kebijakan tiba-tiba muncul tanpa komunikasi,” keluhnya. Situasi ini memperkuat sikap bahwa Asosiasi Dapur MBG tolak politisasi program makan bergizi, minta kepastian buat investor agar ekosistem yang sudah terbangun tidak ambruk.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mengambil posisi berbeda. Mereka mendukung evaluasi dan moratorium sementara, asal dilakukan untuk memperbaiki tata kelola. Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras menyatakan, program MBG terlalu penting untuk gagal. “Kami setuju evaluasi, dengan syarat Badan Gizi Nasional benar-benar membenahi pengawasan, transparansi, dan pencairan dana. Termasuk memberikan kepastian bagi mitra dan investor yang telah menanamkan modal di dapur-dapur SPPG,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (21/6/2026).
APPMBGI mendorong penguatan standar kualitas dan keamanan pangan, serta perbaikan sistem pengawasan dapur. “Pemerintah harus memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi dan aman. Itu inti dari program ini,” tegas Rivai. Asosiasi ini juga meminta Badan Gizi Nasional membuka ruang dialog yang lebih intensif. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan sulit diterapkan di lapangan. Seruan Asosiasi Dapur MBG tolak politisasi program makan bergizi, minta kepastian buat investor kembali menggemakan pentingnya menjaga program tetap berjalan dengan tata kelola yang akuntabel.
Di sisi lain, pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari yang menyebut tidak ada ruang negosiasi untuk menghentikan MBG menuai kritik. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al-Hamdi, menilai sikap itu bisa memicu gelombang protes lebih besar. “Kebijakan publik tidak boleh kebal kritik. Apalagi menggunakan uang rakyat. Pemerintah justru harus membuka diskusi,” katanya kepada Suara.com, Senin (22/6/2026).
Ridho menegaskan, pemerintahan yang menutup dialog mencerminkan sikap anti-demokrasi. Ia meminta Bakom berfungsi sebagai penghubung, bukan sekadar corong defensif. “Bakom jangan jadi badan buzzer. Ini urusan publik, rakyat berhak menggugat,” tuturnya. Pernyataan ini kian memperlihatkan bahwa Asosiasi Dapur MBG tolak politisasi program makan bergizi, minta kepastian buat investor bukan hanya tuntutan bisnis, melainkan juga cermin kebutuhan tata kelola demokratis.
Di Jawa Timur, pertemuan mitra MBG mengerucut pada rencana audiensi dengan Badan Gizi Nasional. Mereka ingin memastikan aturan baru tidak mematikan investasi yang sudah berjalan. “Kami tidak anti-evaluasi, tapi jangan sampai kami jadi korban,” kata Turino. Sebagian mitra bahkan terpaksa mencari kerja sampingan setelah program libur tiga pekan, seperti yang terjadi di Bondowoso. Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya ekosistem yang bergantung pada kepastian kebijakan.
Dari berbagai dinamika itu, publik berharap pemerintah mampu menyeimbangkan antara perbaikan tata kelola, perlindungan investasi, dan hak rakyat untuk mengkritisi. Program makan bergizi yang mulia tidak boleh tergerus pertarungan politik. Dialog terbuka dan kepastian regulasi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan program nasional ini.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.