Petani Register 24 Siap Bayar PSDH, Minta Perbaikan Jalan Kawasan

Latar Belakang Kebijakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Plat Merah – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) merupakan iuran yang harus dibayar oleh pihak yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk pertanian, perkebunan, maupun kegiatan ekonomi lain. Kebijakan ini diatur dalam Undang‑Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, dengan tujuan menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam dan konservasi lingkungan. Pada tahun 2025 pemerintah memperketat mekanisme penagihan PSDH, khususnya di wilayah‑wilayah yang masuk dalam Register Kawasan Hutan.

Register 24 Bukit Punggur: Kondisi dan Tantangan

Register 24 mencakup kawasan hutan seluas 12.500 hektar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang selama bertahun‑tahun menjadi lahan pertanian tradisional. Sebagian besar petani menanam padi, jagung, dan sayuran hortikultura. Namun, kurangnya akses jalan yang memadai menghambat distribusi hasil panen ke pasar regional, sehingga harga jual petani tetap rendah.

Legislator Ajak Masyarakat Dukung Sensus Ekonomi 2026: Kunci Kebijakan Tepat Sasaran

P Politik

20 jam

Proses Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat

Pada Selasa, 30 Juni 2026, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur menggelar sosialisasi intensif di Balai Desa Tanjung Harapan. Kepala Kampung, Bapak Devta Purwansyah, menyampaikan bahwa lebih dari 150 keluarga petani hadir, mendapatkan penjelasan tentang hak‑hak mereka, mekanisme pembayaran PSDH, serta manfaat yang akan diterima bila kontribusi tersebut dipenuhi tepat waktu.

• Hak atas lahan tetap diakui selama petani mematuhi ketentuan PSDH.
• Pembayaran PSDH dapat dilakukan secara bertahap, dengan pilihan pembayaran melalui bank lokal atau pos.
• Jika pembayaran tertib, pemerintah berjanji meningkatkan fasilitas publik, termasuk perbaikan jalan.

Data Terstruktur: Ringkasan Informasi Kunci

Kronologi Kegiatan Sosialisasi

1. 28 Juni 2026: Persiapan materi sosialisasi oleh tim KPH Bukit Punggur.
2. 30 Juni 2026: Pelaksanaan sosialisasi di Balai Desa Tanjung Harapan, dipimpin oleh Kepala Kampung Devta Purwansyah.
3. 02 Juli 2026: Penyebaran formulir pembayaran PSDH kepada petani melalui pos dan kantor desa.
4. 06 Juli 2026: Publikasi berita resmi oleh media lokal, menandai komitmen petani untuk membayar PSDH.

Dampak dan Implikasi Bagi Berbagai Pihak

Petani dan Masyarakat Lokal

Dengan kesediaan membayar PSDH, petani memperoleh legitimasi hukum atas lahan yang mereka garap, mengurangi risiko konflik dengan pihak otoritas kehutanan. Selain itu, perbaikan jalan yang diharapkan dapat menurunkan biaya transportasi, mempercepat waktu tempuh ke pasar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan per hektar.

Pemerintah Daerah dan KPH

Penerimaan PSDH yang konsisten memberikan sumber pendanaan tambahan bagi pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jaringan jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen. KPH juga dapat memperkuat posisi tawar dalam negosiasi alokasi dana APBD.

Sinergi Tani Merdeka dan Program Asta Cita Presiden Prabowo untuk Petani Deli Serdang

B Berita

324 hari

Industri Pertanian Regional

Produsen input pertanian (pupuk, bibit) dan pengolah hasil panen akan merasakan peningkatan permintaan karena petani mampu memperluas skala produksi. Infrastruktur jalan yang lebih baik juga membuka peluang bagi perusahaan logistik untuk mengoptimalkan rute distribusi.

Harapan Petani terhadap Pemerintah

Devta Purwansyah menegaskan, “Kami tidak menolak kebijakan PSDH. Kami siap membayar asalkan pemerintah menepati janjinya: memperbaiki jalan sehingga hasil pertanian kami tidak terhambat di lapangan.” Permintaan ini sejalan dengan data Kementerian PUPR yang mencatat bahwa kawasan Register 24 masih memiliki 60 % jalan beraspal rusak.

Langkah Selanjutnya

Berikut rangkaian aksi yang direncanakan oleh KPH dan Pemerintah Kabupaten Kuningan:

BPS Jember Cakup Usaha Digital hingga Warung Kecil dalam Sensus Ekonomi 2026

B Berita

7 hari

• Verifikasi data lahan dan finalisasi tagihan PSDH paling lambat 15 Juli 2026.
• Pembentukan tim kerja gabungan (KPH‑Bappeda‑Dinas PUPR) untuk menyiapkan rencana perbaikan jalan selama 2027‑2028.
• Pelaksanaan pilot proyek perbaikan jalan 5 km pertama pada kuartal pertama 2027, dengan dana yang bersumber dari pendapatan PSDH.
• Monitoring dan evaluasi berkelanjutan, melibatkan perwakilan petani dalam rapat bulanan.

Jika semua tahapan berjalan lancar, diharapkan dalam tiga tahun ke depan wilayah Register 24 dapat menjadi contoh sukses kolaborasi antara pemerintah, lembaga kehutanan, dan komunitas petani, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Dengan tekad kuat dari para petani di Register 24, serta dukungan kebijakan yang responsif, masa depan pertanian di Bukit Punggur tampak lebih cerah. Jalan yang diperbaiki akan menjadi urat nadi bagi petani untuk mengalirkan hasil panen ke pasar, sementara PSDH yang dibayarkan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan. Ini bukan sekadar transaksi fiskal, melainkan langkah konkret menuju keseimbangan antara produksi pangan dan pelestarian lingkungan, yang pada gilirannya akan memberi manfaat bagi generasi yang akan datang.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.