Janggal Hp Pegawai KPK Pemeras Bupati Pemalang Chat Ayah Pakai Timer Penghapus

Selasa, 11 Agustus 2026 - 23:24 WIB

Janggal Hp Pegawai KPK Pemeras Bupati Pemalang Chat Ayah Pakai Timer Penghapus

PlatMerah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kejanggalan pada handphone milik Setya Budi Dias Oktavianto, pegawai KPK yang diduga melakukan pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Salah satu kejanggalan yang terungkap adalah adanya fitur timer penghapus otomatis pada percakapan yang hanya terjadi antara Setya Budi dengan ayahnya, Lilik Budi Suprianto.

Kejanggalan dalam Penggunaan Timer Penghapus Chat

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan handphone milik Setya Budi ditemukan bahwa obrolan antara Setya Budi dan ayahnya menggunakan pengaturan timer yang menghapus pesan secara otomatis. Hal ini dianggap janggal karena percakapan dengan pihak lain, termasuk staf KPK dan pihak terkait lainnya, tidak menggunakan fitur tersebut.

“Kita menemukan analisa di dalam Hp-nya itu selalu menggunakan timer dihapus pada percakapan antara DIS dengan LBS selaku anak,” ujar Taufik. Ia menambahkan ketidaklogisan penggunaan timer hanya pada chat dengan ayahnya tersebut menjadi salah satu fokus penyidik.

Dugaan Pemerasan Terhadap Bupati Pemalang

Setya Budi Dias dan ayahnya diduga menerima uang sebesar Rp 1,2 miliar yang berasal dari pemerasan terhadap Bupati Pemalang serta sejumlah bawahannya. Modus tersebut terbongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026.

Keduanya kini telah ditahan dan dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait pemerasan. Sampai saat ini, baik Setya Budi maupun ayahnya belum memberikan komentar atas dugaan tersebut.

Langkah KPK dan Sikap Zero Tolerance

KPK menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran, termasuk yang dilakukan oleh internal lembaga. Masyarakat pun diimbau untuk aktif melapor jika menemukan modus pengurusan perkara yang mencurigakan.

“KPK memiliki sikap zero tolerance terhadap pelanggaran di dalam institusi, dan kami akan terus melakukan pengawasan ketat untuk menjaga integritas,” tambah Achmad Taufik.

Konteks dan Dampak Kasus

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan internal di lembaga antirasuah guna memastikan tidak ada praktik korupsi atau pemerasan yang terjadi, terutama yang melibatkan pegawai KPK sendiri. Dugaan keterlibatan pegawai KPK dalam tindak pidana pemerasan tentu dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Penanganan kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi seluruh aparat penegak hukum untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.