Jaksa Agung Berhentikan Sementara Febrie Adriansyah Sebagai Jaksa

Rabu, 19 Agustus 2026 - 06:37 WIB

Jaksa Agung Berhentikan Sementara Febrie Adriansyah Sebagai Jaksa

PlatMerah.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin memberhentikan sementara Febrie Adriansyah dari statusnya sebagai jaksa menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pemberhentian Sementara Febrie Adriansyah

<pMenurut Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, pemberhentian sementara dilakukan sejak 31 Juli 2026 dan berlaku hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkrah). Keputusan ini diambil berdasarkan laporan dari Tim 9 yang menangani perkara Febrie Adriansyah.

Status Tersangka dan Kasus yang Menjerat

Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus utama. Pertama, terkait dugaan korupsi dalam penanganan perkara PT ASABRI. Kedua, dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berhubungan dengan temuan 74 kilogram emas dan uang miliaran rupiah saat penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kediamannya di Sentul.

Kasus Lain yang Belum Menetapkan Tersangka

Kejaksaan Agung juga menangani dua kasus lain yang melibatkan Febrie, yaitu penyelesaian utang anak perusahaan PT Krakatau Steel dan dugaan korupsi pengadaan batu bara periode 2018-2026. Namun, hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam dua kasus tersebut.

Penahanan dan Tanggapan Febrie Adriansyah

Febrie Adriansyah saat ini ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan menyatakan bahwa dirinya dikriminalisasi. Sebagai langkah hukum, Febrie berencana mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangka, penggeledahan, dan penahanannya.

Konteks dan Dampak

Penetapan tersangka dan pemberhentian sementara Febrie Adriansyah menjadi perhatian publik karena terkait langsung dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam kasus besar PT ASABRI yang telah menimbulkan kerugian negara signifikan. Keputusan Jaksa Agung ini menunjukkan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi kejaksaan.