DPR dan Pemerintah Finalisasi Perpres Ojol Atur Angkutan Orang, Barang, dan Makanan

PlatMerah.com, Jakarta – DPR bersama Pemerintah telah memfinalisasi pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur layanan ojek online (ojol) untuk angkutan orang, barang, dan makanan. Finalisasi ini merupakan hasil rapat bersama sejumlah kementerian terkait yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Finalisasi Perpres Ojol

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa pembahasan Perpres ini telah dilakukan secara intensif melalui beberapa rapat dengan melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian UMKM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Dalam Negeri.

Prabowo Usulkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test

E Ekonomi

4 hari

Menurut Dasco, Perpres yang dibahas tidak hanya mengatur layanan ojol dalam mengangkut penumpang, tetapi juga mencakup layanan pengiriman barang dan makanan. Hal ini menandai perluasan regulasi yang sebelumnya lebih fokus pada angkutan orang.

Pembagian Kewenangan Pengaturan Tarif

Hasil pembahasan menetapkan pembagian kewenangan pengaturan tarif berdasarkan jenis layanan transportasi online. Tarif untuk angkutan orang akan diatur oleh Kementerian Perhubungan, sementara tarif untuk layanan pengiriman barang dan makanan akan menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Lebih lanjut, pelaku transportasi online akan berada di bawah naungan Kementerian UMKM, yang memberikan pendampingan dan pengawasan terkait usaha mereka.

DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia

P Politik

20 hari

Proses Selanjutnya

Setelah tahap finalisasi ini, proses penyusunan Perpres akan berlanjut ke tahap harmonisasi antar kementerian. Dalam proses ini, pelaku transportasi online, organisasi terkait, dan aplikator akan dilibatkan agar regulasi yang diterbitkan dapat mencerminkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Perpres ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta aturan yang jelas bagi seluruh pelaku transportasi online, baik yang melayani angkutan penumpang maupun pengiriman barang dan makanan.

Signifikansi Regulasi

Pengaturan yang komprehensif ini penting untuk menjawab dinamika industri transportasi online yang semakin berkembang dan beragam. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang sehat bagi pelaku usaha dan konsumen, termasuk perlindungan bagi mitra pengemudi dan peningkatan kualitas layanan.

Purbaya Yudhi Sadewa Janji Pembatasan Pembelian Pertalite Dilakukan Bertahap

E Ekonomi

8 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.