Imigrasi Depok Bongkar Dugaan TPPO Modus Pengantin Titipan ke Tiongkok

Minggu, 30 Agustus 2026 - 14:44 WIB

Imigrasi Depok Bongkar Dugaan TPPO Modus Pengantin Titipan ke Tiongkok

PlatMerah.com, Depok – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus ‘pengantin titipan’ yang melibatkan pemberangkatan ke Tiongkok. Kasus ini terungkap saat petugas melakukan wawancara pemohon paspor dan menemukan ketidaksesuaian informasi yang menimbulkan kecurigaan.

Fakta Utama

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, menyatakan bahwa indikasi pemohon paspor akan diberangkatkan ke Tiongkok dengan modus pernikahan berpotensi menjadi praktik TPPO. Temuan awal dilakukan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang kemudian diteruskan kepada Kepolisian Resor Metro Depok untuk penanganan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

Penjelasan Modus dan Tindakan Imigrasi

Modus pengantin titipan ini berupa perekrutan calon pengantin melalui tawaran pernikahan yang sebenarnya menjadi kedok untuk eksploitasi dan perdagangan orang. Petugas Imigrasi menekankan pentingnya ketelitian dalam proses wawancara dan pengawasan ketat agar calon korban TPPO dapat dicegah sejak dini.

Irvan Triansyah menambahkan, “Kami terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan untuk mencegah adanya warga negara Indonesia yang menjadi calon korban TPPO melalui berbagai modus, termasuk pengantin pesanan.”

Konteks dan Imbauan untuk Masyarakat

Kantor Imigrasi Depok mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pernikahan atau pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan keuntungan finansial. Tawaran semacam itu berpotensi menimbulkan kerugian maupun eksploitasi yang merugikan korban.

Pengawasan keimigrasian yang diperkuat oleh Imigrasi Depok merupakan bagian dari upaya pencegahan TPPO serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia dari praktik perdagangan manusia yang merugikan.

Dampak dan Perkembangan

Kasus ini menegaskan pentingnya peran petugas imigrasi dan kepolisian dalam mengawasi dan menindak praktik TPPO dengan modus baru. Koordinasi antar instansi menjadi kunci dalam penanganan kasus yang merugikan warga negara Indonesia tersebut.

Masyarakat diharapkan lebih waspada dan melaporkan apabila menemukan tawaran yang mencurigakan agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.