Puan Maharani Desak Penanganan Cepat Karhutla di Kalimantan Setelah Protes Singapura dan Malaysia

PlatMerah.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat dan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang semakin memburuk. Desakan ini muncul menyusul protes dari negara tetangga, Singapura dan Malaysia, yang terdampak kabut asap akibat karhutla tersebut.

Lonjakan Titik Panas dan Dampak Kabut Asap

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), titik panas terbanyak terpantau di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, Kalimantan Barat 560 titik, serta sejumlah titik di Kalimantan Selatan, Timur, dan Utara. Kondisi ini menyebabkan kabut asap tebal yang berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan aktivitas sekolah di wilayah terdampak maupun negara tetangga.

Cidera Saat Penggerebekan Sindikat Uang Palsu di Taman Tekno BSD, Kompol Yulianto Dirawat di RS

B Berita

5 hari

Puan menyatakan bahwa kabut asap sudah menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan dan Singapura mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk mewaspadai dampak karhutla Indonesia. Ia menegaskan pentingnya penanganan segera agar tidak menimbulkan protes berulang dari negara sahabat.

Upaya Penanganan dan Perlindungan Masyarakat

Ketua DPR ini menekankan beberapa langkah penting dalam penanganan karhutla, antara lain:

• Penetapan zona operasi prioritas berdasarkan indikator hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan permukiman, dan kapasitas pemadaman.
• Penambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara di daerah dengan risiko tertinggi.
• Intervensi langsung dari pemerintah pusat apabila pemerintah daerah kewalahan dalam menangani karhutla.
• Perkuatan operasi darat dan pemadaman udara di wilayah sulit dijangkau.
• Pemenuhan perlengkapan lengkap bagi petugas, termasuk alat pelindung diri seperti baju tahan api, helm, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, dan sepatu bot.

Selain itu, Puan meminta pemerintah melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala serta menyiapkan skenario darurat jika polusi udara melewati batas aman, termasuk penghentian aktivitas luar ruang, penyediaan tempat penampungan, layanan kesehatan tambahan, dan stok masker bagi warga terdampak.

Asosiasi Dapur MBG Tolak Politisasi Program Makan Bergizi, Desak Kepastian untuk Investor

B Berita

68 hari

Penegakan Hukum dan Transparansi Pemerintah Daerah

Puan juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan maupun pihak yang lalai sehingga karhutla meluas. Menurutnya, setiap titik api harus diketahui pelakunya karena karhutla tidak hanya merugikan kesehatan dan pendidikan, tapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab meluasnya karhutla di Kalimantan serta langkah pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan. Puan menegaskan bahwa keterlambatan penanganan bukan karena tidak terdeteksi, melainkan karena adanya jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan.

Dampak Luas Karhutla dan Pentingnya Penanganan Cepat

Kondisi karhutla di Kalimantan yang semakin parah menimbulkan dampak luas, mulai dari kualitas udara menurun, peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terganggunya aktivitas warga dan sekolah, hingga kerusakan habitat satwa. Dampak kabut asap juga berpotensi meluas hingga ke negara tetangga.

Tragedi Pembunuhan Istri di Rohul: Pelaku Ditangkap di Nias Selatan, Polisi Ungkap Motif Emosional

B Berita

64 hari

Dengan situasi yang mengkhawatirkan ini, Puan mengingatkan bahwa lonjakan titik panas harus dianggap sebagai situasi darurat yang membutuhkan intervensi cepat dan efektif.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.