DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan

Rabu, 2 September 2026 - 23:36 WIB

DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan

PlatMerah.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia menekankan bahwa upaya pemadaman api harus diimbangi dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak langsung, mengingat dampak karhutla yang semakin meluas.

Dampak Karhutla yang Meningkat

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan memburuknya kualitas udara, yang meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) bagi masyarakat. Selain itu, kebakaran ini mengancam habitat satwa dan mengganggu aktivitas pendidikan serta perekonomian lokal akibat kabut asap yang berkepanjangan.

Strategi Penanganan yang Diperlukan

Puan Maharani mengusulkan pendekatan terpadu yang tidak hanya fokus pada pemadaman api, tetapi juga pengawasan kualitas udara dan penguatan kapasitas daerah rawan kebakaran. Pemerintah diminta melakukan pemetaan titik panas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, dan jarak kebakaran dari permukiman warga.

Untuk wilayah rawan, diperlukan dukungan sumber daya berupa:

Penambahan personel pemadam kebakaran
Pompa air dan kendaraan tangki
Akses sumber air yang memadai
Penggunaan dukungan pemadaman udara

Pemerintah pusat juga diharapkan dapat melakukan pemantauan secara real time untuk membantu daerah-daerah yang mengalami keterbatasan dalam penanganan karhutla, serta segera mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak mencukupi.

Penegakan Hukum sebagai Langkah Penting

Puan Maharani menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, termasuk di lahan perkebunan sawit. Setiap titik api harus ditelusuri untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa depan.

Urgensi Perlindungan Masyarakat

Perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak harus mendapatkan perhatian sama besarnya dengan upaya pemadaman api. Pemerintah wajib rutin memantau kualitas udara di daerah terdampak guna mengantisipasi risiko kesehatan yang mungkin muncul akibat kabut asap.

Kesimpulan

Puan Maharani mengajak pemerintah menggabungkan strategi pemadaman, pengawasan kualitas udara, penguatan kapasitas daerah, serta penegakan hukum agar penanganan karhutla di Kalimantan berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.