BNPB Hormati Putusan MK soal Penetapan Status Bencana

Rabu, 16 September 2026 - 07:13 WIB

BNPB Hormati Putusan MK soal Penetapan Status Bencana

PlatMerah.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan penghormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang mengubah mekanisme penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah.

Perubahan Penetapan Status Bencana Nasional

Putusan MK yang dibacakan pada Jumat, 28 Agustus 2026, menetapkan bahwa penetapan status bencana nasional kini harus memenuhi minimal tiga dari lima indikator. Indikator utama yang wajib dipenuhi adalah jumlah korban. Lima indikator tersebut meliputi:

Jumlah korban;
Kerugian harta benda;
Kerusakan prasarana dan sarana;
Cakupan luas wilayah terdampak;
Dampak sosial ekonomi.

Sebelumnya, kelima indikator tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, yang menurut MK dapat memperlambat proses penetapan status bencana dan penanganan di lapangan.

BNPB Tegaskan Pentingnya Data Lapangan

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan bahwa penetapan status bencana merupakan keputusan penting negara yang harus didasarkan pada data akurat dan kondisi faktual di lapangan.

BNPB berkomitmen untuk memperkuat proses kaji cepat, pendataan, analisis dampak, serta penilaian terhadap kemampuan pemerintah daerah sebagai bahan pengambilan keputusan penanganan bencana.

Bantuan Pemerintah Pusat Tidak Bergantung Status Nasional

BNPB juga menegaskan bahwa status bencana nasional bukanlah satu-satunya dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada daerah terdampak. Pemerintah pusat tetap dapat mengerahkan personel, peralatan, logistik, pendanaan, dan dukungan teknis sesuai kebutuhan dan kewenangan.

Hal ini memastikan bahwa bencana tanpa status nasional tetap mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah pusat, menjaga prioritas perlindungan, penyelamatan, dan pemulihan masyarakat terdampak.

Penyesuaian Pedoman dan Koordinasi

BNPB akan mempelajari putusan MK secara menyeluruh dan menyesuaikan pedoman serta tata kerja yang diperlukan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Koordinasi akan diperkuat untuk menjamin mekanisme penilaian dan pendataan berjalan seragam, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fokus Utama Penanggulangan Bencana

Putusan MK menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah tujuan utama penanggulangan bencana. Respons terhadap bencana harus dilakukan secara cepat dengan landasan hukum yang jelas.

BNPB mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, dan mitra kemanusiaan, untuk bersama-sama memperkuat ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.