Mendagri Tinjau Rehab Rekon di Bener Meriah, Dorong Infrastruktur Dipercepat untuk Pemulihan Ekonomi Pascabencana

Latar Belakang Bencana dan Prioritas Rehab Rekon

Plat Merah – Wilayah Bener Meriah, Aceh, yang terguncang bencana alam dua tahun lalu, hingga kini masih bergantung pada upaya pemulihan infrastruktur kritis untuk memulihkan ekosistem ekonomi lokal. Bencana yang melanda kawasan dataran tinggi ini menyebabkan kerusakan parah pada jalan arteri utama, jaringan distribusi, dan aksesibilitas ke pasar regional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadikan kunjungan ini sebagai momentum untuk memastikan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Mendagri: Infrastruktur Arteri sebagai Kunci Pemulihan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung progres pembangunan jalan lintas Tengah Aceh di Desa Blang Jreu, Kecamatan Wih Paseh. Selain memastikan target konstruksi tercapai, Tito menekankan pentingnya integrasi antara proyek fisik dan program ekonomi sosial. “Jalan arteri bukan hanya soal akses—ini adalah tulang punggung untuk memulihkan nilai tambah hasil pertanian dan kerajinan rakyat,” ujarnya saat berdialog dengan petani setempat.

Kronologi Progres Rehab Rekon 2024-2026

Dampak Ekonomi dan Sosial yang Diharapkan

Percepatan rehab rekon di Bener Meriah akan memberikan dampak struktural bagi 80.000 kepala keluarga yang tinggal di jalur arteri. Beberapa manfaat yang diproyeksikan mencakup:

• Peningkatan akses pasar bagi komoditas unggulan seperti kopi Arabika dan rempah pala
• Penurunan biaya logistik hingga 30% dengan jalan bermutu
• Penyerapan tenaga kerja lokal hingga 15.000 orang dalam rentang 4 tahun

Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Dr. Safrizal ZA, menilai bahwa koordinasi intensif antara Kemendagri dan pemerintah daerah telah mengurangi hambatan administratif sejak 2025. “Kita fokus pada sinkronisasi data kebutuhan infrastruktur dan prioritas perekonomian,” jelasnya.

Peran Masyarakat dalam Pemulihan

Masyarakat Bener Meriah menilai keterlibatan langsung pemerintah pusat memberi motivasi baru. Nurdin, petani yang kehilangan 7 hektar sawah saat bencana, mengatakan, “Dengan jalan yang selesai, kami bisa mengirim hasil panen ke Medan tanpa harus transit di dua kota.” Namun, tantangan tetap ada berupa keterbatasan teknologi monitoring proyek dan ketergantungan pada hujan untuk kelancaran konstruksi.

Kendala dan Rekomendasi

Kementerian Perhubungan mencatat bahwa 20% proyek infrastruktur di Aceh masih menghadapi hambatan geografis. Analisis terkini menunjukkan bahwa:

1. 35% material konstruksi harus didatangkan dari Sumatra Utara karena keterbatasan pasokan lokal
2. Biaya tenaga kerja naik 12% akibat inflasi 2026
3. 5 proyek jalan kritis tertunda akibat perubahan pola hujan

Tim ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merekomendasikan penggunaan teknologi geotekstil untuk memperkuat fondasi jalan di lereng curam.

Koordinasi Vertikal dan Horizontal

Kemendagri menekankan pentingnya sistem koordinasi “vertikal” (pemerintah pusat-daerah) dan “horizontal” (lintas kementerian). Dalam agenda kunjungan kali ini, Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perdagangan untuk memperkuat kerja sama khususnya dalam:

• Penyediaan material konstruksi berkelanjutan
• Program bantuan langsung untuk UMKM terdampak
• Penyusunan aturan mitigasi bencana berbasis komunitas

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan proyek hingga 40% dan memastikan keberlanjutan hasil rehab rekon hingga 10 tahun ke depan.

Kunjungan Tito Karnavian ke Bener Meriah tidak hanya menjadi simbol kehadiran pemerintah, tetapi juga refleksi upaya nyata untuk membangun Aceh yang lebih tangguh pasca bencana. Dengan jalan arteri yang segera tuntas dan koordinasi lintas sektoral yang diperkuat, masyarakat setempat mulai melihat sinar harapan dalam memulihkan kehidupan yang lebih layak.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.