Dialokasi Rp40,08 Miliar, INTIP Ajak Publik Awasi Kualitas Benih Tebu Bantuan 2026

Plat Merah – Malang, 13 Juli 2026 — Upaya pemerintah dalam mempercepat swasembada gula nasional kembali menjadi sorotan, kali ini melalui program Bongkar Ratoon Tebu 2026 yang dialokasikan anggaran Rp40,08 miliar. Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda (INTIP) Kabupaten Malang secara aktif mengajak masyarakat, petani, dan pemangku kepentingan untuk turut serta dalam pengawasan kualitas benih tebu bantuan. Program ini dinilai krusial karena target peningkatan produktivitas tebu di Malang mencapai 7.500 hektare, yang menjadi yang terbesar di Jawa Timur setelah Kabupaten Kediri dengan 7.000 hektare.

Latar Belakang Program Bongkar Ratoon

Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk menggantikan pemanenan ratoon (pemanenan ulang) yang kian tidak efektif karena penurunan produktivitas tanaman tebu. Data Kementerian Pertanian menunjukkan, produktivitas tebu di Indonesia rata-rata turun 15-20% setelah tiga siklus ratoon. Hal ini memicu ketergantungan impor gula yang mencapai 2-3 juta ton per tahun, dengan nilai impor mencapai Rp15 triliun lebih dalam lima tahun terakhir.

Anggota DPRD Muaraenim Kholizol Tamhullis Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap Proyek Irigasi Rp1,6 Miliar

P Politik

14 hari

Alokasi Anggaran dan Target Implementasi

Kritik atas Pengalaman Tahun Lalu

Penasehat INTIP Malang, Hotib, menyoroti pengalaman di 2025 yang menjadi pelajaran berharga. Pada program serupa, ketidakjelasan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan kualitas benih yang tidak optimal menyebabkan hanya 60% dari 7.000 hektare yang tercapai. “Masalah validasi data menghambat penyaluran bantuan. Tahun ini, kami meminta transparansi penuh dari tahap seleksi CPCL hingga distribusi benih,” ujarnya.

Mekanisme Pengawasan Publik

• Validasi Data CPCL: Dilakukan cross-check dengan data Dinas Pertanian dan peta lahan.
• Pengawasan Kualitas Benih: Uji laboratorium untuk memastikan benih bebas penyakit dan varietas sesuai standar.
• Transparansi Anggaran: Pemerintah diwajibkan membuka akses data pencairan dana melalui portal publik.

Implikasi Program bagi Petani

Jika berjalan optimal, program ini berpotensi meningkatkan pendapatan petani hingga 30%. Saat ini, rata-rata pendapatan petani tebu di Malang sekitar Rp25 juta per hektare, dengan produktivitas 75 ton per hektare. Dengan bantuan benih berkualitas, produktivitas bisa naik hingga 100 ton per hektare. Namun, risiko utama termasuk korupsi dana, kesalahan data CPCL, dan kurangnya pemahaman petani terkait teknik penanaman benih baru.

Bondowoso Dukung Bongkar Ratoon untuk Percepat Swasembada Gula Nasional 2026

P Pendidikan

24 hari

Peran Lembaga Pemerintah

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, Avicenna Medisica Saniputra, menegaskan komitmen pemerintah daerah. “Kami sudah membangun sistem digitalisasi data CPCL. Petani bisa memverifikasi statusnya melalui aplikasi Malang Pertanian 2026,” jelasnya. Namun, kritikus menilai sistem ini masih rentan terhadap kolusi karena tidak dilibatkan lembaga independen.

Kronologi Pengembangan Program

Perspektif Ekonomi dan Sosial

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi defisit neraca perdagangan. Dengan swasembada gula, negara bisa menghemat devisa hingga Rp20 triliun per tahun. Namun, tantangan sosial muncul dari perubahan pola tanam. Petani yang tidak terdaftar sebagai CPCL berisiko terpinggirkan. “Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga keadilan distribusi,” ujar Hotib.

Perluasan Lahan Tebu di Situbondo Lebihi Target, Capai 598 Hektare

P Pendidikan

24 hari

Hari ini, 13 Juli 2026, INTIP Malang menggelar forum publik di 15 kecamatan untuk menjelaskan mekanisme pengawasan. Masyarakat diminta aktif melaporkan ketidaksesuaian data atau kualitas benih melalui laman resmi INTIP atau aplikasi Malang Pertanian 2026.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.