Maulana Minta OPD Percepat Belanja Daerah untuk Stimulus Ekonomi

Latar Belakang Instruksi Percepatan Belanja

Plat Merah – Wali Kota Jambi, Maulana, menghadirkan instruksi tegas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi belanja daerah di semester kedua Tahun Anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap perlunya memperkuat stimulus ekonomi di tengah kondisi perekonomian yang masih menghadapi fluktuasi. Hingga awal Juli 2026, realisasi anggaran APBD Kota Jambi telah mencapai sekitar 50 persen, namun Maulana menekankan pentingnya menghindari penundaan administrasi yang berpotensi menghambat distribusi dana ke sektor riil.

Kronologi Evaluasi APBD

Tantangan Administrasi Proyek Fisik

Dalam rapat evaluasi, disebutkan adanya disinkronisasi antara progres fisik proyek dengan pencairan anggaran. Contoh kasus yang ditemukan:

Kemajuan PON 2028: Kemenpora Perkuat Kolaborasi Lintas Instansi untuk Sukseskan Ajang Olahraga Nasional

O Olahraga

11 hari

• Sejumlah proyek infrastruktur telah mencapai 90% kejadian, tetapi anggaran belum cair hingga 70%.
• Proses kontrak berbelit karena keterlambatan verifikasi dokumen oleh unit pelaksana teknis.

Maulana menegaskan bahwa kendala ini harus segera diatasi dengan memperkuat koordinasi antar-OPD dan mempercepat proses administrasi.

Dampak Ekonomi yang Diharapkan

Percepatan belanja daerah diharapkan menghasilkan efek domino pada perekonomian:

• Penyerapan uang ke UMKM melalui kontraktor lokal dan pemasok material.
• Peningkatan aktivitas jasa seperti transportasi dan logistik akibat proyek pembangunan.
• Kelancaran distribusi dana akan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Menteri Perekonomian RI sebelumnya menekankan pentingnya pemerintah daerah sebagai penggerak multiplier effect ekonomi nasional.

Strategi Pemkot Jambi

Untuk memastikan target tercapai, Pemkot Jambi mengadopsi tiga langkah kunci:

Bunda Indah Dorong Sinergi OJK Perluas Akses Pembiayaan UMKM di SekarKijang

B Berita

16 hari

1. Penyederhanaan prosedur administrasi melalui digitalisasi dokumen progres.
2. Penugasan tim khusus untuk memantau 10 proyek prioritas di semua kecamatan.
3. Insentif bagi OPD yang menunjukkan kinerja penyerapan terbaik.

Maulana juga menekankan pentingnya transparansi dengan mempublikasikan realisasi anggaran secara berkala melalui laman resmi.

Kritik dan Harapan Masyarakat

Selain dukungan dari sektor usaha kecil, ada skeptisisme dari kalangan akademisi. Dr. Suryadi, ekonom dari Universitas Jambi, mengingatkan risiko deflasi anggaran jika percepatan dilakukan secara terburu-buru. “Perlu ada penjagaan agar kualitas proyek tidak terkorbankan demi kecepatan. Evaluasi kualitas proyek juga perlu diintegrasikan,” katanya.

Di sisi lain, komunitas UMKM menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah. “Kami siap menawarkan solusi kreatif melalui program pelatihan dan akses modal,” ujar Endang, perwakilan Asosiasi Pengusaha Kerajinan Jambi.

Evaluasi Lanjutan dan Proyeksi

Sebagai komitmen, Pemkot Jambi akan menggelar evaluasi lanjutan pada akhir Agustus 2026. Proyeksi kinerja menunjukkan:

Inflasi Sumenep Tertinggi di Jatim, DPRD Minta Evaluasi Kebijakan Pengendalian

E Ekonomi

3 hari

Jika target tercapai, Kota Jambi diproyeksikan akan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% di akhir tahun, melampaui rata-rata nasional 5,4%.

Langkah percepatan belanja ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal bagaimana mengubah dinamika ekonomi lokal. Dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, harapannya, anggaran APBD tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.