Pemerintah Siapkan Pembatasan Pertalite untuk Mobil, Kriteria Desil 9 dan 10 Tidak Bisa Membeli BBM Subsidi

Jumat, 14 Agustus 2026 - 06:13 WIB

Pemerintah Siapkan Pembatasan Pertalite untuk Mobil, Kriteria Desil 9 dan 10 Tidak Bisa Membeli BBM Subsidi

PlatMerah.com – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite khusus untuk masyarakat dengan kategori ekonomi atas, yaitu desil 9 dan 10. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi energi tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kalangan mampu.

Pembatasan ini diinisiasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang telah melakukan rapat pada 11 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pembatasan akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang, namun waktu pasti penerapannya belum ditentukan karena masih dalam tahap pembahasan dan pengujian sistem penyaluran oleh PT Pertamina (Persero).

Kriteria dan Sasaran Pembatasan Pertalite

Kelompok yang menjadi sasaran pembatasan ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 9 dan 10 merupakan golongan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, yaitu 10 persen teratas yang tergolong kaya dan sangat kaya.

Pemerintah menilai bahwa selama ini sebagian subsidi Pertalite masih dinikmati oleh kalangan mampu sehingga perlu dilakukan pembatasan agar subsidi dapat dialokasikan lebih tepat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sistem Penyaluran dan Regulasi

Penyaluran Pertalite saat ini menggunakan sistem yang dikembangkan oleh PT Pertamina melalui mekanisme digital seperti QR Code MyPertamina yang dinilai sudah memadai untuk mendukung pembatasan tersebut. Dengan sistem ini, secara otomatis kalangan desil atas akan terblokir dari pembelian Pertalite bersubsidi dan diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

Meski begitu, kebijakan pembatasan ini membutuhkan regulasi yang tegas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Politikus senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menekankan perlunya regulasi pemerintah yang jelas agar masyarakat mengetahui siapa yang berhak dan tidak berhak membeli BBM subsidi. Ia juga mengingatkan bahwa hak mendapatkan subsidi tidak sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme administratif perusahaan penyalur, melainkan harus berdasarkan aturan pemerintah yang kuat.

Kendaraan yang Tidak Terkena Pembatasan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pembatasan ini tidak berlaku untuk kendaraan sepeda motor. Fokus pembatasan adalah kendaraan pribadi dengan kapasitas dan jenis tertentu, seperti mobil mewah merek BMW dan Mercedes-Benz yang dianggap tidak tepat menerima subsidi BBM.

Dampak dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan pembatasan ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah. Dengan pembatasan ini, subsidi BBM diharapkan lebih tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang memang memerlukan bantuan pemerintah. Selain itu, kebijakan ini mendukung upaya pemerintah dalam mengelola anggaran subsidi secara lebih efektif dan efisien.

Pembatasan Pertalite ini masih dalam tahap finalisasi dan menunggu regulasi resmi dari pemerintah sebelum diterapkan secara luas. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem agar implementasi kebijakan berjalan sesuai harapan.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan memahami bahwa pembatasan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam distribusi subsidi energi dan memastikan penggunaan anggaran negara tepat guna.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.