AHY Sebut APBN dan APBD Tak Cukup Biayai Pembangunan, Butuh Investasi Swasta
PlatMerah.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggandeng sektor swasta melalui berbagai skema pembiayaan inovatif.
Kebutuhan Investasi Besar dan Peran Swasta
AHY menekankan bahwa target pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi yang sangat besar. Selain prioritas pembangunan, banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi pemerintah sehingga dana APBN dan APBD saja tidak cukup. Oleh sebab itu, keterlibatan investasi swasta menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Kita membutuhkan investasi swasta,” kata AHY saat menghadiri Jakarta Asset Forum Expo (JAFEX) 2026 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2026).
Skema Kerja Sama dan Pembiayaan Inovatif
AHY menyatakan pemerintah perlu menyiapkan skema kerja sama yang kredibel untuk menarik investasi swasta. Salah satu skema yang disorot adalah kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta creative financing. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama agar pembiayaan inovatif ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
“Pembiayaan yang inovatif harus menjadi skema yang kredibel dan bisa membawa pembangunan jauh ke depan. Syaratnya harus transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)
Selain pembiayaan, AHY juga menyoroti pentingnya pengembangan kawasan berbasis transit atau transit-oriented development (TOD) untuk mendukung pembangunan perkotaan. Ia menekankan bahwa aset pemerintah tidak hanya dicatat secara administratif, melainkan harus mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dengan mengintegrasikan kawasan hunian, pusat kerja, hiburan, pendidikan, budaya, hingga transportasi publik.
Menurut AHY, konsep TOD dapat meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat karena berbagai kebutuhan berada dalam satu kawasan yang terhubung dengan transport hub. Konsep ini perlu diterapkan tidak hanya di Jabodetabek tetapi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia.
“Ini adalah sebuah konsep yang sudah seharusnya menjadi desain pembangunan wilayah perkotaan,” kata AHY.
Pengembangan TOD juga dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru, sehingga pemerintah perlu mengubah pola pikir dari sekadar mengelola aset menjadi menciptakan nilai tambah dari aset tersebut.
Perbaikan Birokrasi untuk Menarik Investasi
AHY menegaskan bahwa birokrasi yang responsif dan memberikan kepastian hukum sangat dibutuhkan agar investor merasa yakin berinvestasi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa investor menginginkan kejelasan, proyek yang kredibel, dan pelayanan yang tidak mempersulit proses investasi.
“Jangan sampai investor dipersulit atau dipingpong ketika mengurus kebutuhan investasi,” tegas AHY.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun birokrasi yang adaptif, responsif, dan mengundang investasi serta potensi keuangan global agar pertumbuhan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Indonesia bukan hanya menawarkan pasar yang besar, tetapi juga mengajak para pelaku usaha untuk menjadi bagian dari transformasi besar Indonesia,” ujar AHY.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.