Polemik Tambang Galian C di Banyuwangi, Sawah Produktif Terancam dan Pengawasan Pemerintah Dipertanyakan
BANYUWANGI – Polemik aktivitas pertambangan Galian C di Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi sorotan. Persoalan yang semula berkaitan dengan kebutuhan material pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat kini berkembang menjadi isu serius menyangkut perlindungan lingkungan, keberlanjutan lahan pertanian, hingga efektivitas pengawasan pemerintah.
Sejumlah pantauan awak media hingga awal November 2026 mengungkap aktivitas pengerukan material yang terpantau di beberapa wilayah, di antaranya Kecamatan Rogojampi, Blimbingsari, Singojuruh, dan Songgon. Bahkan, sebagian lokasi pengerukan disebut berada di kawasan persawahan produktif.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah ditemukan lahan bekas galian yang meninggalkan cekungan terbuka dan belum kembali dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu sistem pengairan, menurunkan produktivitas pertanian, serta meningkatkan kerentanan lingkungan, khususnya saat memasuki musim penghujan.
Aktivitas Pengerukan Galian C di Sawah produktif
Salah satu persoalan yang mencuat adalah aktivitas pengerukan material di kawasan persawahan produktif disejumlah lahan bekas tambang memiliki permukaan lebih rendah dibandingkan sawah di sekitarnya.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran petani, terutama berkaitan dengan aliran air irigasi dan potensi kerawanan tanah ketika musim hujan.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya di platmerah.com, dengan judul Sawah Produktif Terancam Rusak, Aktivitas Galian C di Banyuwangi Jadi Sorotan https://platmerah.com/berita/pmh-2026110123214/sawah-produktif-terancam-rusak-aktivitas-galian-c-di-banyuwangi-jadi-sorotan/, Seorang petani mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi lahan bekas galian yang masih terbuka dan dampaknya terhadap jaringan pengairan persawahan.
“Selain itu, sawahnya jadi juglangan (berlubang). Irigasi pertanian jadi terganggu. Takutnya seperti yang di timur itu, Mas, bekas galian C di tengah sawah yang terbengkalai. Airnya masuk ke lubang galian sehingga tidak bisa mengaliri sawah yang lain,” ungkapnya.
Persoalan ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai perubahan bentuk permukaan tanah. Apabila lahan pertanian kehilangan fungsi produktifnya, dampaknya dapat merembet pada pendapatan petani dan keberlanjutan produksi pangan daerah.
Dinas Pertanian akui prihatin
Sorotan terhadap aktivitas tambang di kawasan pertanian juga mendapat perhatian dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Ir. Danang Hartanto, S.T., menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi pertambangan Galian C yang tidak berizin.
Danang juga menjelaskan bahwa proses perizinan saat ini mensyaratkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang melibatkan pemerintah kabupaten.
Sementara itu, terkait tindakan penertiban, ia menyebut kewenangan tersebut berada pada Satpol PP. Dinas Pertanian menyatakan akan melakukan koordinasi apabila menemukan persoalan di lapangan.
“Kita sangat prihatin kondisi galian c yg tidak berijin, Aturan yg sekarang perijinan melibatkan pemkab. Mensyaratkan KKPR, Kalau ad temuan psti kita koordinasikan,” tulis Danang melalui pesan WhatsApp (3/11)
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan sektoral. Diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi perizinan, aparat penegak hukum, dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan serta lahan pertanian.
Persoalan izin dan pengawasan menjadi tanda tanya
Di sisi lain, aspek legalitas pertambangan juga menjadi perhatian. Terdapat empat lokasi pertambangan Galian C di Banyuwangi yang tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).
Namun, data tersebut masih perlu dicocokkan dengan lokasi aktivitas di lapangan, termasuk koordinat wilayah izin, identitas pemegang izin, jenis komoditas, dan tahapan perizinannya.
Artinya, keberadaan izin pada suatu lokasi tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh aktivitas pengerukan di wilayah sekitarnya telah memenuhi ketentuan.
Pemeriksaan juga perlu mencakup kesesuaian kegiatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044, termasuk status lahan pertanian yang masuk dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Reklamasi bekas tambang juga belum tuntas diperdebatkan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kewajiban reklamasi dan pemulihan lahan setelah kegiatan pertambangan selesai.
Sebelumnya, pada 4 Mei 2026, Komisi IV DPRD Banyuwangi menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait lahan bekas tambang Galian C di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi.
Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan rencana melakukan kajian dan peninjauan lapangan bersama tim terpadu untuk melihat kondisi lahan bekas tambang.
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menyebut pemanfaatan lahan bekas tambang memungkinkan diarahkan untuk kegiatan produktif masyarakat, sepanjang memperhatikan aspek keamanan dan lingkungan.
Sementara itu, perwakilan kuasa hukum pemilik lahan menyampaikan bahwa reklamasi tidak selalu harus berbentuk pengurukan kembali menjadi tanah datar, tetapi harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa reklamasi bukan sekadar persoalan meratakan tanah, melainkan bagaimana memastikan lahan bekas tambang benar-benar aman dan memiliki fungsi yang tidak merugikan masyarakat.
PAD daerah dan kepentingan masyarakat harus transparan
Di tengah polemik tersebut, kontribusi pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu mendapat perhatian.
Aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan berkaitan dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan pendataan objek pajak, kepatuhan pembayaran, serta kesesuaian antara aktivitas produksi dan kewajiban pajak yang harus dibayarkan.
Transparansi penerimaan daerah menjadi penting agar aktivitas eksploitasi sumber daya alam tidak hanya memberikan keuntungan kepada pelaku usaha, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Penertiban tambang yang bermasalah perlu dibarengi kepastian regulasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi masyarakat yang bekerja secara legal di sektor pertambangan.
Pemerintah dituntut mengambil langkah konkret
Rangkaian persoalan tersebut menempatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum pada tantangan yang tidak sederhana.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi penertiban sesaat. Diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan, mulai dari legalitas perizinan, kesesuaian tata ruang, status kepemilikan dan peruntukan lahan, kewajiban pajak, hingga pelaksanaan reklamasi pasca eksplorasi dan eksploitasi.
Pemerintah juga perlu membuka data secara transparan mengenai lokasi tambang yang memiliki izin, lokasi yang sedang dalam proses perizinan, serta lokasi yang diduga beroperasi tanpa memenuhi ketentuan, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas mana aktivitas pertambangan yang diperbolehkan dan mana yang harus dihentikan.
Polemik Galian C di Banyuwangi bukan semata-mata persoalan antara kepentingan ekonomi dan penegakan hukum. Ada kepentingan petani, keberlanjutan lingkungan, masa depan ketahanan pangan, penerimaan daerah, serta kesejahteraan masyarakat yang harus ditempatkan secara proporsional.
Masyarakat berharap kekayaan alam Banyuwangi jangan hanya memberikan keuntungan sesaat, namun meninggalkan kerusakan lingkungan dan beban sosial yang harus ditanggung masyarakat untuk waktu yang panjang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.