Wamendagri Bima Arya Dorong Analis Kebijakan Susun Kebijakan Berbasis Data

PlatMerah.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong para pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) untuk memperkuat formulasi kebijakan berbasis data (evidence-based) yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. Dorongan ini disampaikan Bima Arya saat membuka Lokakarya Penguatan Kapasitas JFAK dalam Advokasi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (28/08/2026).

Peran Analis Kebijakan dalam Formulasi Kebijakan Berbasis Data

Bima Arya menegaskan bahwa kebijakan adalah instrumen utama dalam menghadirkan perubahan sosial dan pembangunan. Namun, ia menekankan bahwa merumuskan kebijakan yang tepat memerlukan analisis yang matang dan logika perubahan yang kuat. Menurutnya, tidak semua pemimpin yang menginginkan perubahan memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang presisi.

DPRD Lumajang Terima Aspirasi Aliansi Masyarakat Peduli MBG: Gema Reformasi Program Makanan Bergizi

P Politik

62 hari

Wamendagri juga menyoroti pentingnya penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) secara objektif. Data harus digunakan untuk mendiagnosis akar masalah sejak awal, bukan sekadar untuk membenarkan keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Penggunaan Data yang Objektif

“Bicara evidence-based itu datanya muncul kapan? Jangan-jangan data itu digunakan untuk membenarkan posisi kebijakan yang sudah ditentukan,” tegas Bima Arya. Pernyataan ini mengingatkan pentingnya integritas dan objektivitas dalam penggunaan data untuk perumusan kebijakan.

Mendekatkan Kebijakan dengan Kondisi Riil Masyarakat

Untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, Bima menyarankan agar para analis kebijakan tidak hanya terfokus pada teori semata, tetapi juga aktif turun langsung memahami kondisi masyarakat di lapangan. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan dan permasalahan riil masyarakat.

Dukcapil Sebut Digitalisasi Bansos Pangkas Verifikasi dari 200 Hari Jadi 1 Menit

K Kesehatan

15 hari

“Sebagai analis kebijakan, kalau tidak gaul, kalau tidak mampu menembus semua ekosistem, insyaallah tidak akan merekomendasikan kebijakan yang didengar oleh atasan,” ujar Bima. Ia menekankan pentingnya interaksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga pengemudi transportasi publik, serta memadukan temuan lapangan dengan data dan teori terkini.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Bima Arya juga mengingatkan pentingnya pemantauan dan evaluasi setelah kebijakan dieksekusi. Analis kebijakan diharapkan mendampingi seluruh tahapan, mulai dari perumusan kebijakan hingga mengukur dampak nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap para analis kebijakan dapat mendampingi seluruh proses, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat, serta kota dan kabupaten yang kita cintai,” tutup Wamendagri dalam sambutannya.

Silaturahmi ke Kodim 0413BKA, Kapolresta Perkuat Kolaborasi Jaga Kondusivitas

N Nasional

35 hari

Kontribusi Terhadap Peningkatan Layanan Dasar

Lokakarya ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam melakukan advokasi kebijakan untuk percepatan layanan dasar yang inklusif. Dengan pendekatan berbasis data dan pemahaman mendalam terhadap kondisi masyarakat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat mempercepat peningkatan kualitas layanan dasar di berbagai daerah.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.