Dukcapil Sebut Digitalisasi Bansos Pangkas Verifikasi dari 200 Hari Jadi 1 Menit

PlatMerah.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) berhasil memangkas waktu verifikasi data penerima secara drastis. Proses yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kini hanya memerlukan waktu satu menit saja.

Keberhasilan Uji Coba di Banyuwangi

Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, mengungkapkan keberhasilan ini didapatkan dari uji coba digitalisasi bansos yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023. Dengan digitalisasi tersebut, proses verifikasi data bansos menjadi jauh lebih cepat dan efisien.

Formasi 17 dan 45, Paskibraka Banyuwangi Siap Kibarkan Merah Putih

B Berita

360 hari

“Pada waktu verifikasi pertama, bantuan bansos sebelumnya memakan waktu sekitar 200 hari. Sekarang, dengan digitalisasi bansos, verifikasi hanya dilakukan dalam waktu 1 menit,” ujar Teguh saat menyampaikan pidato pada Rakornas Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (38).

Perluasan Program Digitalisasi Bansos

Melihat hasil yang positif di Banyuwangi, pemerintah berencana memperluas implementasi digitalisasi bansos ke berbagai daerah. Awalnya program ini dijalankan di 43 kabupaten/kota, dan kemudian diperluas menjadi 143 kabupaten dan kota pada tahun ini.

Langkah ini merupakan bagian dari dukungan Kemendagri terhadap transformasi digital pemerintah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis NIK. Digitalisasi bansos juga menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi dan komitmen seluruh daerah dalam mendukung program strategis nasional.

Festival Sego Lemeng dan Kopi Uthek Meriahkan Desa Banjar, Lestarikan Cita Rasa Osing

P Pariwisata

339 hari

Peran NIK dan Identitas Digital dalam Transformasi Digital Pemerintah

Tema Rakornas Dukcapil tahun ini adalah “NIK dan Digital ID sebagai Pondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah”. Teguh menegaskan bahwa NIK dan identitas digital merupakan fondasi penting dalam membangun infrastruktur digital pemerintah serta memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai layanan publik, termasuk penyaluran bansos.

Agenda Strategis dalam Rakornas Dukcapil

Selain membahas digitalisasi bansos, Rakornas Dukcapil juga mengangkat sejumlah agenda strategis lainnya seperti:

• Penguatan Digital Public Infrastructure
• Pengembangan Government Technology
• Pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan
• Sinkronisasi target Indeks Kualitas Layanan
• Penguatan tata kelola data kependudukan
• Perluasan pemanfaatan data kependudukan

Acara ini diikuti oleh sekitar 700 peserta secara langsung dan jajaran Dukcapil daerah lainnya secara daring, menunjukkan komitmen luas dalam mendukung transformasi digital di Indonesia.

Menpora Dito Ariotedjo: Tour de Banyuwangi Ijen Bisa Menjadi Role Model Daerah Lain

O Olahraga

376 hari

Dampak Digitalisasi Bansos

Digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang memanfaatkan NIK memberikan dampak signifikan antara lain:

• Mempercepat proses verifikasi data penerima bansos secara drastis
• Meningkatkan akurasi dan validitas data penerima bansos
• Mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
• Mendorong transparansi dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial

Dengan inovasi ini, diharapkan penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyimpangan serta penyelewengan data.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.