Wamendagri Bima Arya Tekankan Ketahanan Bencana Sejak Perencanaan Pembangunan
PlatMerah.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pentingnya membangun sistem ketahanan bencana sejak tahap perencanaan pembangunan. Hal ini disampaikan dalam Forum for Sustainable Resilience dengan tema Integrating Institutions for Sustainable Resilience yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta.
Membangun Ketahanan Bencana dari Awal
Bima Arya mengungkapkan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan respons saat bencana terjadi. Sebaliknya, sistem ketahanan bencana harus dirancang melalui kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana sejak awal. Menurutnya, ketahanan bencana harus menjadi bagian dari desain pembangunan, bukan hanya fokus pada penanganan darurat.
“Bukan seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design,” ujarnya.
Peran Seluruh Tingkatan Pemerintahan
Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam, sehingga upaya pengurangan risiko bencana perlu melibatkan semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Setiap kebijakan pembangunan bisa berkontribusi dalam meningkatkan atau mengurangi risiko bencana.
Negara telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Namun, Bima Arya menekankan bahwa keberadaan institusi tersebut harus diperkuat dengan sistem yang menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, dan pembagian peran antar lembaga.
Membangun Sistem Ketahanan Bencana yang Terpadu
Wamendagri menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi membentuk lembaga baru, melainkan membangun sistem yang efektif dan terpadu. Sistem tersebut harus mengintegrasikan perencanaan pembangunan, tata ruang, penganggaran, informasi risiko, serta kesiapan kelembagaan.
“Desentralisasi yang kita miliki juga menimbulkan kompleksitas tersendiri, sehingga penguatan sistem harus diarahkan pada keterkaitan antara berbagai elemen tersebut,” jelasnya.
Mitigasi sebagai Investasi Pembangunan
Bima Arya menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak seharusnya dipandang sebagai beban tambahan biaya, melainkan sebagai investasi penting untuk melindungi hasil pembangunan dari dampak bencana. Ketahanan bencana tidak bisa hanya bergantung pada koordinasi darurat saat krisis terjadi.
“Resilience cannot depend on emergency coordination. Kita tidak bisa mengandalkan langkah-langkah darurat saja. Semua harus direncanakan sebelum bencana terjadi,” tegasnya.
Pengambilan Keputusan Berbasis Informasi Kebencanaan
Untuk membangun ketahanan bencana yang efektif, Bima Arya mendorong penggunaan informasi risiko kebencanaan secara terpadu dalam pengambilan keputusan pembangunan. Data seperti peta risiko, informasi cuaca, sistem peringatan dini, dan kondisi wilayah harus menjadi dasar perencanaan.
Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan sangat penting agar ketahanan bencana dapat dibangun sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.
Menuju Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
Pendekatan terpadu yang memadukan berbagai institusi dan pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat sistem ketahanan bencana di Indonesia secara menyeluruh. Dengan membangun ketahanan sejak perencanaan pembangunan, Indonesia dapat meminimalkan dampak bencana dan melindungi keberlanjutan pembangunan nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.