Menjelang Muktamar NU 2026, Kontestasi Politik dan Investasi Mengemuka: Siapa Calon Ketua Umum PBNU?
Plat Merah – JAKARTA – Menjelang Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, isu seputar pemilihan ketua umum semakin menghangat. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa hanya pengurus wilayah dan cabang yang memiliki surat keputusan (SK) sah yang berhak memberikan suara dalam muktamar. Hal ini disampaikan Gus Ipul di Jakarta, Rabu (8/7/2026), seraya mengungkapkan bahwa lebih dari 140 SK telah ditandatangani, sementara beberapa lainnya masih dalam proses. Gus Ipul juga meminta pengurus yang masih berstatus caretaker untuk segera menggelar konferensi tingkat wilayah atau cabang agar SK definitif dapat diterbitkan.
Dalam kesempatan terpisah, Gus Ipul secara tegas menyatakan tidak ingin dicalonkan sebagai ketua umum PBNU yang baru. “Saya harapkan tidak dicalonkan,” ujarnya di Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026). Ia mengaku tidak memiliki kapasitas untuk peran tersebut dan meminta semua pihak untuk tidak mendorongnya. “Banyak yang lebih pantas,” katanya singkat. Pernyataan ini muncul di tengah kritik dari politikus seperti Cak Imin yang menilai banyak pengurus NU terlibat politik praktis, namun Gus Ipul membantahnya dengan mengatakan semua sudah bekerja dengan baik.
Sementara itu, di ranah politik dan investasi, sejumlah tokoh yang juga menyandang gelar ketua umum tengah sibuk dengan agenda masing-masing. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dijadwalkan membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Diklat Kader Muda Nasional PP AMPG pada 9-12 Juli 2026 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan mencetak kader yang kompeten dan loyal, sejalan dengan visi Bahlil untuk memperkuat partai. Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Maruf Maulana baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Klaster, Taman Teknologi, dan KEK Rusia di INNOPROM 2026 di Ekaterinburg, Rusia, pada Selasa (7/7/2026). Kesepakatan ini memfasilitasi investasi Rusia di kawasan industri Indonesia, mencakup penyediaan lahan, perizinan, dan pengembangan proyek bersama.
Tak ketinggalan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menjadi sorotan setelah menjelaskan absennya Oxford United di Piala Presiden 2026. Menurut Erick, ketidakhadiran klub asal Inggris itu merupakan bagian dari improvisasi agar turnamen tetap menarik pasca-Piala Dunia 2026. Piala Presiden 2026 akan diikuti delapan klub, termasuk lima klub legendaris Indonesia dan tiga klub Asia Tenggara, yakni Port FC, Tampines Rovers, dan DPMM FC.
Kesimpulannya, menjelang Muktamar NU 2026, isu pemilihan ketua umum PBNU menjadi perhatian utama, sementara para ketua umum di berbagai sektor terus bergerak memperkuat organisasi dan menjalin kerja sama strategis. Semua ini menunjukkan dinamika kepemimpinan yang saling terkait di Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.