Komisi E DPRD Jatim Dorong Pemprov Siapkan Regulasi Turunan Respons Perpres LGBTQ

Latar Belakang Perpres 111/2025

Plat Merah – Perpres No 111 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter terhadap negara. Kebijakan ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah pusat terhadap pengaruh nilai-nilai yang dianggap bertolak belakang dengan warisan budaya Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan penyesuaian di tingkat daerah, khususnya di provinsi seperti Jawa Timur yang memiliki populasi terbesar kedua dan menjadi pusat pendidikan nasional.

Kondisi Regulasi di Jawa Timur

Saat ini, Jawa Timur belum memiliki regulasi spesifik seperti Perda atau Pergub yang mengakomodasi Perpres tersebut. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai ini sebagai peluang strategis untuk merancang aturan yang sesuai dengan konteks lokal. “Jawa Timur harus menjadi contoh dalam menjaga ketahanan sosial melalui regulasi yang proaktif,” ujarnya.

Wujudkan Gereja Ramah Anak, Kemenag Minta Dukungan Pimpinan Gereja dan Orang Tua

N Nasional

6 hari

Analisis Dampak dan Tantangan

Implementasi Perpres 111/2025 di Jawa Timur memiliki dua sisi yang perlu dicermati:

• Dampak Positif: Penguatan nilai-nilai sosial budaya, perlindungan generasi muda, dan harmonisasi regulasi nasional dengan kebutuhan daerah.
• Tantangan: Potensi konflik antara kebijakan nasional dan hak individu, risiko diskriminasi, serta kompleksitas pengaturan di institusi pendidikan.

Perspektif Stakeholder

Reaksi dari berbagai pihak menunjukkan perbedaan pandangan:

• Organisasi Masyarakat Sipil: Khawatir regulasi akan mengabaikan hak-hak minoritas dan memicu polarisasi.
• Komunitas Pendidikan: Meminta transparansi dalam penyesuaian kurikulum tanpa menghilangkan prinsip inklusivitas.
• Industri Kreatif: Menilai kebijakan ini bisa membatasi ekspresi seni dan inovasi.

Rencana Strategis Pemprov Jatim

Komisi E DPRD Jatim mengusulkan langkah-langkah berikut:

Polres Jembrana Tangani Kecelakaan Maut di Jalur Denpasar-Gilimanuk: Analisis Dampak dan Upaya Pencegahan

N Nasional

6 hari

1. Formasi tim studi khusus untuk mengevaluasi dampak Perpres secara kuantitatif dan kualitatif.
2. Penyusunan Rancangan Perda dengan partisipasi lintas sektor.
3. Sosialisasi masif melalui media, kampus, dan forum keagamaan.
4. Pengembangan program alternatif seperti pelatihan ketahanan budaya dan edukasi nilai.

Kronologi Kebijakan Terkait

Beberapa kebijakan pendahulu yang berpengaruh pada konteks ini:

1. 2016: UU No 44/2016 tentang Penyelesaian Konflik Sosial.
2. 2021: Revisi KUHP yang memperketat aturan tentang penodaan agama.
3. 2023: Surat Keputusan Menteri Pendidikan No 123/2023 tentang Penyertaan Nilai Pancasila di Sekolah.
4. 2025: Terbitnya Perpres No 111/2025 sebagai kebijakan puncak.

Implikasi Jangka Panjang

Keberhasilan regulasi turunan di Jawa Timur akan menentukan:

• Iklim Investasi: Investor asing mungkin ragu jika peraturan dianggap tidak inklusif.
• Turisme Budaya: Potensi konflik dengan wisatawan internasional yang memiliki pandangan berbeda.
• Ketenagakerjaan: Risiko pekerjaan di sektor kreatif dan teknologi menurun karena keterbatasan inovasi.

Perlu keseimbangan antara menjaga nilai luhur bangsa dengan menghormati hak individu. Komisi E DPRD Jatim memandang bahwa pendekatan edukatif dan sosial akan lebih efektif daripada penegakan hukum semata. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas, Jawa Timur bisa menjadi model implementasi kebijakan nasional yang humanis dan berkelanjutan.

Setelah Dua Hari, Kebakaran Hutan di Muara Enim Berhasil Dipadamkan

N Nasional

6 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.