Kapolda Bali Sambut Rombongan PANRB, Dorong Reformasi Pelayanan Publik di Bali
Latar Belakang Kedatangan Rombongan PANRB
Plat Merah – Pada tanggal 18 Juli 2026, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengirimkan delegasi kerja ke Bali. Misi utama kunjungan adalah meninjau implementasi kebijakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan warga. Bali, sebagai destinasi wisata kelas dunia, menghadapi tantangan unik dalam mengelola arus wisatawan sekaligus memenuhi ekspektasi penduduk lokal terhadap keamanan dan layanan pemerintah.
Rangkaian Kegiatan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai
Jadwal Singkat
| Waktu | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|
| 09:00 | Penjemputan di VIP II | Kapolda Bali |
| 09:30 | Sambutan resmi | Wakapolda Bali |
| 10:00 | Presentasi program reformasi | Direktur PANRB |
| 10:45 | Diskusi kelompok kerja | Staf Polri & PANRB |
| 11:30 | Penutup dan foto bersama | Kapolda Bali |
Kronologi Kunjungan
- 09:00 – Tim PANRB tiba di Bandara Ngurah Rai dan langsung disambut oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya serta Wakapolda Brigjen Pol. I Made Astawa.
- 09:30 – Kedua belah pihak mengadakan sambutan singkat, menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan kementerian dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.
- 10:00 – Direktur PANRB memaparkan agenda reformasi birokrasi yang mencakup digitalisasi layanan, pelatihan humanis bagi petugas, serta mekanisme evaluasi berbasis kepuasan masyarakat.
- 10:45 – Diskusi terbuka membahas tantangan spesifik Bali, termasuk penanganan arus wisatawan tinggi, integrasi sistem tiket daring, dan penanggulangan kepadatan lalu lintas di area bandara.
- 11:30 – Acara diakhiri dengan foto bersama dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencakup program pilot pelayanan publik di tiga terminal bandara.
Dampak bagi Masyarakat dan Aparatur
- Peningkatan kecepatan layanan: Digitalisasi proses check‑in dan verifikasi identitas diproyeksikan mengurangi waktu tunggu hingga 30%.
- Transparansi dan akuntabilitas: Sistem pelaporan online memungkinkan warga melacak penyelesaian pengaduan dalam waktu real‑time.
- Humanisasi layanan: Pelatihan soft skill bagi petugas Polri diharapkan menumbuhkan sikap lebih empatik terhadap wisatawan dan penduduk lokal.
- Keamanan terintegrasi: Koordinasi antara Polri, otoritas bandara, dan PANRB memperkuat respons cepat terhadap insiden keamanan.
Implikasi bagi Reformasi Birokrasi dan Polri di Bali
Kerja sama ini menandai langkah konkrit pemerintah pusat dalam mengimplementasikan agenda reformasi birokrasi yang selama ini lebih bersifat retorika. Bagi Kapolda Bali, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk meninjau kembali SOP internal, memperkenalkan teknologi berbasis AI dalam pemantauan keamanan, serta menyesuaikan standar pelayanan dengan prinsip human‑centered. Jika pilot di bandara berhasil, model serupa dapat direplikasi di kantor polisi wilayah, pos pelayanan publik, hingga terminal pelabuhan, menciptakan ekosistem layanan publik yang seragam di seluruh provinsi.
Secara jangka panjang, sinergi ini diharapkan menurunkan tingkat keluhan publik terhadap Polri, meningkatkan persepsi keamanan di kalangan wisatawan, serta memperkuat citra Bali sebagai destinasi yang tidak hanya indah secara alam tetapi juga unggul dalam tata kelola pemerintahan. Kolaborasi yang berkelanjutan antara Polri dan PANRB menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepuasan dan rasa aman masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.












